Diketahui, terdapat beberapa program strategis pemerintah yang disokong bank Himbara seperti Koperasi Desa Merah Putih, KUR, pembiayaan UMKM hingga bantuan sosial non-tunai.
"Tanpa adanya skema penyanggah likuiditas seperti penempatan dana pemerintah atau dukungan Repo khusus Bank Indonesia (Repurchase Agreement) tambahan, pembiayaan sebesar Rp130 triliun untuk sektor perumahan bisa menyedot dana pihak ketiga dan memperketat likuiditas," tambahnya.
Sehingga dalam jangka pendek, kata Arianto, hal ini dapat mendorong bank untuk menaikkan suku bunga simpanan guna menjaga dana, yang bisa berdampak negatif pada efisiensi biaya dana.
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah mengatakan jika modal pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat rencananya akan diambil sebagian dari dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) bank BUMN.
Ara, sapaan akrabnya, mengatakan jika hal itu juga telah didiskusikan dengan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mengaku mendapatkan arahan bahwa Danantara akan turut mendukung pembangunan rumah tersebut.
"Kami akan jajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan dan dengan bank BUMN, juga dengan bank swasta," katanya saat ditemui di MidPlaza kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).
Meski begitu, Ara belum merinci besaran modal yang akan digelontorkan dalam pembangunan rumah layak huni tersebut. Termasuk mengenai skema hingga bentuk realisasi program itu.
(ain)
