“Kalau stimulus rasanya enggak [terlalu berpengaruh]. Itu kan sebenarnya hanya informasi pagunya dari perjalanan mereka.” kata Maulana saat dihubungi Bloomberg Technoz Selasa [3/6/2025].
Terlebih lagi saat ini efisiensi sebenarnya masih terus dilakukan oleh pemerintah.
Tanpa Blueprint, Bisnis Hotel Jadi Tidak Terarah
Pembangunan pariwisata nasional selama ini tidak memiliki arah yang jelas akibat absennya blueprint yang konsisten. Akibatnya, setiap pergantian kepemimpinan baik di tingkat kepala daerah maupun kepala negara menghasilkan konsep pengembangan pariwisata yang berbeda-beda.
“Padahal, amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sudah jelas menyebutkan bahwa pembangunan pariwisata harus disusun melalui rencana pembangunan nasional hingga kabupaten/kota,” ujar Maulana.
Namun, ia menyayangkan bahwa rencana tersebut selama ini hanya menjadi bahan diskusi tahunan tanpa tindak lanjut atau evaluasi keberlanjutan yang konkret.
Maulana juga menyinggung kebijakan penunjukan destinasi super prioritas di masa lalu yang disebutnya tidak berdasarkan kajian teknokratis atau blueprint yang matang. “Itu lebih kepada kebijakan politis, dan ketika kepemimpinan berganti, tidak ada keberlanjutan,” kata dia.
Dampaknya terasa nyata di sektor perhotelan. Banyak hotel dibangun untuk mengikuti tren permintaan pemerintah, terutama untuk kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).
“Sejak awal 2000-an, tren hotel and convention berkembang karena banyaknya permintaan pemerintah untuk kegiatan konferensi dan event nasional, mulai dari Hari Pangan hingga Pekan Olahraga Nasional (PON),” ujar Maulana.
Ia menekankan bahwa hotel tidak bisa serta-merta disalahkan karena mengikuti pasar pemerintah. Justru pemerintah selama ini menjadi pemicu utama perkembangan akomodasi di berbagai daerah.
“Pembangunan hotel di Mandalika, Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga Papua semua atas dorongan pemerintah,” tegasnya.
Menurut Maulana, jika pemerintah konsisten menjalankan blueprint pembangunan pariwisata yang menyeluruh dan lintas periode kepemimpinan, maka pelaku usaha akan menyesuaikan arah investasinya tanpa harus menunggu sinyal jangka pendek dari pemerintah.
Ia memberi contoh Bali, yang sebelum tahun 1998 hanya dikenal sebagai destinasi leisure. Namun setelah itu, convention center bermunculan karena adanya permintaan dari kegiatan besar pemerintah seperti G20. “Kalau arah pembangunannya jelas dan terencana, industri akan mengikuti dengan sendirinya,” pungkasnya.
(ell)
