Logo Bloomberg Technoz

Pernyataan Nona merespons perkembangan persidangan gugatan yang diajukan Robertus Sisbowo dan Liem Salim Lan Jaya melalui kuasa hukum Frank Hutapea, S.H., LL.B.

Keduanya meminta majelis hakim membatalkan sertifikat desain industri bernomor IDD000051740 atas nama Michelle Lo karena menduga terdapat persoalan kebaruan desain serta prosedur pendaftaran.

Dalam persidangan 16 November 2026, pihak Tergugat menghadirkan Dwi Anita Daruherdani, S.H., LL.M., Ketua Umum Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI), sebagai ahli.

Dwi Anita menjelaskan bahwa beberapa desain dapat didaftarkan dalam satu permohonan sepanjang merupakan satu kesatuan. Namun, desain yang berbeda secara estetika dan tidak membentuk satu kesatuan tidak dapat digabungkan dalam satu pendaftaran.

Untuk memperjelas keterangannya, ahli memberikan contoh dua gelang dengan desain berbeda yang tidak dapat dianggap sebagai satu kesatuan.

“Ini dua gelang yang berbeda, kan, enggak bisa,” kata Dwi Anita dalam persidangan.

Kuasa hukum Penggugat, Frank Hutapea, menilai keterangan tersebut menguatkan salah satu pokok gugatan kliennya.

Frank Hutapea (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

“Ahli yang dihadirkan oleh Tergugat menyatakan bahwa dua desain yang memiliki perbedaan secara estetika tidak dapat digabungkan dalam satu nomor pendaftaran Sertifikat Desain Industri,” ujar Frank.

Frank juga menyoroti keterangan ahli yang menyatakan bahwa apabila dirinya berada dalam posisi sebagai pemeriksa desain industri, ia akan menolak pendaftaran jika ditemukan pelanggaran terhadap prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, dalam persidangan pada 10 November 2026, Prof. Insan Budi Maulana, pakar yang terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, juga menilai penggabungan lima desain berbeda dalam satu permohonan sertifikat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Desain Industri.

Amsal Pertanyakan Proses Penerbitan Sertifikat

Perkembangan persidangan tersebut turut mendapat perhatian Amsal Sitepu, penyintas kriminalisasi pelaku ekonomi kreatif.

Amsal menilai keterangan ahli dalam persidangan itu memunculkan pertanyaan mendasar mengenai prosedur pendaftaran desain industri dan masa depan perlindungan hukum bagi para pelaku ekonomi kreatif.

“Saya mengikuti perkembangan persidangan sengketa desain industri dudukan cincin berlian Michelle Lo di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 16 November 2026. Ada beberapa keterangan ahli yang menurut saya penting untuk diperhatikan, bukan hanya dalam konteks sengketa tersebut, tetapi juga bagi masa depan perlindungan pelaku ekonomi kreatif di Indonesia,” kata Amsal.

Menurut Amsal, salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana sebuah nomor pendaftaran sertifikat desain industri dapat mencakup lebih dari satu desain yang memiliki perbedaan secara estetika.

“Mungkin yang menjadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana bisa satu nomor pendaftaran sertifikat desain industri memasukkan lebih dari satu desain di dalamnya,” ujarnya.

Amsal menilai persoalan tersebut perlu mendapatkan kejelasan karena sertifikat desain industri merupakan instrumen hukum yang memberikan hak eksklusif dan perlindungan kepada pemegangnya.

Karena itu, proses penerbitan sertifikat harus memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Hak kekayaan intelektual harus dilindungi. Namun, perlindungan itu juga harus dibangun di atas proses pendaftaran yang benar, dengan mengikuti peraturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Desain Industri,” tegas Amsal.

Pandangan Amsal tersebut sejalan dengan perhatian GEKRAFS mengenai pentingnya kepastian hukum dalam perlindungan desain industri.

Sengketa Berlanjut ke Ranah Pidana

Selain gugatan pembatalan sertifikat, sengketa ini juga merambah ranah pidana setelah Robertus dan Liem dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan dasar sertifikat desain industri yang kini tengah mereka gugat.

Laporan tersebut telah memasuki tahap penyidikan. Karena itu, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri turut menjadi pihak dalam gugatan bersama Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum.

Dalam persidangan, Dwi Anita juga memberikan pandangan bahwa pihak yang memiliki kepentingan berhak mengajukan gugatan pembatalan sertifikat desain industri.

Ia turut berpendapat bahwa apabila kedua pihak sama-sama memegang sertifikat desain industri, sengketa semestinya diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, bukan melalui laporan polisi.

Meski demikian, keabsahan sertifikat milik Michelle Lo masih menjadi objek pemeriksaan pengadilan dan belum memperoleh putusan akhir.

Persidangan dijadwalkan kembali berlangsung pada Senin, 30 November 2026, dengan agenda penyampaian kesimpulan.

GEKRAFS menyatakan terus memantau perkembangan perkara tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong kepastian hukum dan perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia.

No more pages