Bloomberg Technoz, Jakarta - Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) turut menyoroti perkara gugatan pembatalan sertifikat desain industri yang melibatkan Adelle Jewellery. Perkara tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sistem perlindungan kekayaan intelektual, khususnya terkait proses pendaftaran, penerbitan sertifikat, dan kepastian hukum bagi pelaku industri kreatif.
Perhatian tersebut mengemuka setelah persidangan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026), yang menghadirkan Prof. Insan Budi Maulana sebagai ahli. Prof. Insan merupakan salah satu pakar yang terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
Persidangan tersebut turut dihadiri penggerak ekonomi kreatif sekaligus Direktur CV Promiseland, Amsal Christy Sitepu, serta Wakil Ketua Bidang Hukum, HAKI, dan Advokasi DPP Gekrafs, Nona Evita Widjanarko.
Amsal menilai perkara gugatan terhadap sertifikat desain industri milik pihak tergugat, Michelle Lo, terkait Adelle Jewellery, tidak hanya menyangkut sengketa sertifikat, tetapi juga persoalan mendasar mengenai perlindungan hukum bagi pekerja kreatif di Indonesia.
“Setelah menghadiri persidangan gugatan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2026, saya semakin melihat bahwa persoalan perlindungan hukum bagi pelaku industri kreatif bukan sekadar persoalan siapa yang memiliki sertifikat, tetapi juga bagaimana proses pendaftaran, penerbitan, dan penegakan hukumnya dijalankan secara benar,” ujar Amsal.
