DPR Dorong Bentuk Badan Pengelola dan Badan Pengawas Aset
Merinda Faradianti
20 November 2026 09:00

Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan salah satu konsekuensi pengesahan Undang-undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya (UU Perampasan Aset) yaitu pembentukan dua badan khusus.
Komisi III DPR mendorong pemerintah untuk segera membentuk Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas Aset. Dua badan ini dinilai penting untuk mencegah konflik kepentingan dalam pengelolaan aset hasil perampasan sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
“Badan pengelola perampasan aset ini kita dorong menjadi sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” ujar Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dikutip Jumat (20/11/2026).
Menurut dia, pemisahan tersebut juga menjadi salah satu aspek yang dipelajari Panja melalui perbandingan dengan praktik di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Dengan adanya badan pengelola tersendiri, fungsi penegakan hukum dan pengelolaan aset dapat dijalankan melalui kewenangan yang berbeda.
Selain badan pengelola, Habiburokhman menekankan perlunya badan pengawas yang berdiri sendiri. Menurutnya, keberadaan badan tersebut menjadi instrumen untuk mencegah agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan, baik sebagai alat untuk menekan pihak yang berada di luar kekuasaan maupun sebagai sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.



























