Logo Bloomberg Technoz

DPR Singgung Nasib Pekerja Jelang Merger BUMN Karya

Merinda Faradianti
20 November 2026 06:00

Gedung DPR/MPR. (Dok. mpr.go.id)
Gedung DPR/MPR. (Dok. mpr.go.id)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Danantara memperhatikan dan memastikan status dan nasib pekerja pada sejumlah BUMN Karya yang akan digabungkan atau merger pada akhir November ini. 

Anggota Komisi VI DPR, Ida Fauziyah menilai, restrukturisasi perusahaan negara tidak boleh hanya berorientasi pada penataan bisnis, tetapi juga harus memperhatikan keberlangsungan pekerja agar mereka tidak dirugikan oleh kebijakan merger.

“Rencana Danantara merger BUMN Karya yang PT Nindya Karya (Persero) dengan PT Brantas Abipraya (Persero), serta PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT PP (Persero) Tbk, harus memperhatikan nasib pekerjanya,” kata Ida dikutip dari laman DPR, Kamis (19/11/2026).
 
Politikus PKB tersebut meminta Danantara memastikan seluruh tahapan merger berlangsung secara tertib, transparan, dan matang. Menurut dia, proses restrukturisasi perusahaan negara harus diselesaikan secara menyeluruh agar tidak menyisakan persoalan yang berpotensi merugikan berbagai pihak, khususnya pekerja.


“Saya minta Danantara agar merger tersebut berlangsung kondusif tanpa cacat sedikit pun. Jangan sampai di kemudian hari ada problem terkait merger BUMN Karya,” ujar dia.

Ida kembali menekankan bahwa penggabungan perusahaan harus disertai kejelasan mengenai status dan masa depan para pekerja. Ia mengingatkan agar karyawan tidak menjadi pihak yang harus menanggung dampak dari perubahan struktur perusahaan tanpa adanya kepastian.