“Jangan sampai undang-undang perampasan aset menjadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini menjadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” ujar dia.
Soal independensi lembaga pengawas, kata dia, proses pemilihan pimpinan memang tak bisa terlepas dari eksekutif dan legislatif atau presiden dan DPR. Namun, dia memastikan proses tersebut sudah cukup umum dan terbukti bisa tetap berjalan dengan baik. Beberapa contoh di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY).
(mef/frg)
No more pages




























