Menurut dia, RUU Adminduk akan menuntut integrasi data kependudukan antarlembaga. RUU Adminduk mengarahkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi nomor identitas tunggal untuk berbagai layanan publik. Data kependudukan masyarakat nantinya akan terintegrasi melalui sistem digital dan berlaku di semua instansi negeri maupun swasta.
“Integrasi data harus membuat pelayanan lebih sederhana. Jangan sampai warga harus berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki negara,” kata Khozin.
Dengan aturan ini, nantinya fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang biasa digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan masyarakat akan dilarang.
Di sisi lain, dia mengklaim transformasi pelayanan berbasis digital akan berjalan beriringan dengan penguatan pelindungan data kependudukan. RUU Adminduk rencananya juga memuat sejumlah materi terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD), pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan, mekanisme pengaduan masyarakat, serta pengaturan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan.
“Digitalisasi bukan sekadar memindahkan dokumen ke dalam bentuk elektronik. Keamanan data dan perlindungan hak warga harus menjadi prioritas,” sebut Khozin.
“Dengan perubahan tersebut, administrasi kependudukan tidak semata-mata menjadi urusan pencatatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi warga untuk memperoleh berbagai layanan dan hak sebagai warga negara.”
(mef/frg)






























