Bloomberg Technoz, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) memperkuat kerja sama dengan pemerintah Singapura untuk mencegah praktik mis-invoicing dan transfer pricing dalam perdagangan komoditas yang berpotensi merugikan penerimaan negara.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengutarakan bahwa kerja sama tersebut mencakup pertukaran data untuk memperkuat kepatuhan korporasi, baik di Indonesia maupun Singapura. 

Dalam hal ini, Ditjen Pajak juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan implementasi kerja sama tersebut bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pajak, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

"Kami menyambut baik ajakan dari pemerintah Singapur,a" kata Bimo dalam Media Gathering DJP di Bogor, Jawa Barat, Kamis  (12/11/2026). 

"Tentunya juga [datanya] diselaraskan dengan reformasi di sisi lain, [untuk] reformasi, tata kelola, mineral kritis, mineral strategis, sumber daya alam termasuk sawit," sambunganya.