UPMK
3 tahun – kurang dari 6 tahun = 2 bulan upah
6 tahun – kurang dari 9 tahun = 3 bulan upah
9 tahun – kurang dari 12 tahun = 4 bulan upah
12 tahun – kurang dari 15 tahun = 5 bulan upah
15 tahun – kurang dari 18 tahun = 6 bulan upah
18 tahun – kurang dari 21 tahun = 7 bulan upah
21 tahun – kurang dari 24 tahun = 8 bulan upah
24 tahun atau lebih = 10 bulan upah
Jika disimulasikan, misalnya pekerja memiliki masa kerja 10 tahun, upah pokok Rp8.000.000, dan tunjangan tetap Rp2.000.000. Dasar upah per bulan adalah Rp10.000.000. Pada masa kerja 10 tahun, dasar pesangon adalah 9 bulan upah (Rp90.000.000) dan dasar UPMK adalah 4 bulan upah (Rp40.000.000).
Jumlah tersebut masih harus disesuaikan dengan faktor pengali sesuai alasan PHK, kemudian ditambah UPH apabila menjadi hak pekerja.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan dana cadangan pesangon dari perusahaan, akan dikelola oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah. Aturan ini mulai berlaku Oktober 2027, namun perusahaan sudah diminta siap dari sekarang.
Aturan ini diberlakukan seiring terbitnya UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Nantinya, dana pesangon pekerja itu akan dikelola terpusat di bawah lembaga pengelola DCP yang ditunjuk pemerintah.
"Semua dana pesangon harus diserahkan kepada Dana Cadangan Pesangon," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri dalam keterangannya, Sabtu kemarin.
(ain)




























