Sementara itu, Inge menambahkan bahwa STP tidak selalu memuat pokok pajak.
Dalam kondisi tersebut, pembayaran dapat berupa sanksi administrasi. Adapun untuk memperoleh penghapusan sanksi secara penuh hingga Desember 2026, wajib pajak tetap harus membayar minimal 10% dari jumlah yang menjadi kewajibannya.
Untuk diketahui saja, ketentuan terkait PSA ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 71 Tahun 2026 Perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan.
Kebijakan ini berlaku secara nasional mulai 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027, dengan besaran pengurangan mengikuti ketentuan yang ditetapkan DJP.
Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I Arif Mahmudin Zuhri mengatakan, kebijakan tersebut bertujuan membantu kondisi keuangan wajib pajak sekaligus mendorong penyelesaian kewajiban perpajakan.
"Untuk tahun 2026 ini, itu ada pengurangan sebesar 100%, ada juga yang 90%," kata Arif usai sosialisasi PMK tersebut secara hybrid, Rabu (28/10/2026).
Lebih lanjut, Arif mencontohkan, wajib pajak yang terlambat menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dan memiliki kekurangan pembayaran pajak dapat memperoleh pengurangan sanksi hingga 100%, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Sebagai contoh, apabila wajib pajak memiliki pokok kekurangan pembayaran pajak Rp100 juta dengan sanksi administrasi Rp25 juta, sanksi sebesar Rp25 juta tersebut dapat dihapuskan seluruhnya jika memenuhi persyaratan.
Hanya saja, keputusan pengurangan sanksi tetap diproses melalui sistem administrasi perpajakan inti atau Coretax. Dengan demikian, wajib pajak perlu mengajukan permohonan dan memastikan seluruh persyaratan yang berlaku telah dipenuhi.
"Jadi pada prinsipnya sepanjang yang bersangkutan itu memenuhi kriteria, itu pasti diberikan pengurangan sanksi sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak seperti tadi yang saya sampaikan, kalau kebetulan dia seharusnya mendapatkan 100%," jelas Arif.
"Begitu dia mengajukan pengurangan sanksi, iya akan kita berikan 100%, tidak akan kurang, atau tidak akan lebih, sepanjang ketentuanya itu dia ikuti," tegasnya.
Adapun mengutip dari laman resmi DJP, disebutkan bahwa fasilitas PSA tersebut berlaku bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang terdaftar atau dikukuhkan sebagai PKP dan secara sukarela menyampaikan SPT Tahunan 2025 dan tahun sebelumnya, serta SPT Masa September 2026 dan sebelumnya dengan status kurang bayar (KB).
Besaran pengurangan ditentukan berdasarkan waktu pelunasan, yakni 100% untuk pembayaran pada 8 Oktober-31 Desember 2026, 50% pada 1 Januari-31 Maret 2027, dan 25% pada 1 April-30 Juni 2027.
(ain)
