Meski demikian, permohonan tersebut masih memerlukan penetapan dari majelis hakim. Pengajuan sita jaminan tidak serta-merta berarti objek perkara telah berada dalam status penyitaan oleh pengadilan.
Dalam persidangan yang sama, pihak penggugat menghadirkan ahli dari Lembaga Adat Dalihan Natolu untuk memberikan keterangan mengenai aspek hukum adat yang berkaitan dengan sengketa tanah tersebut.
Menurut tim kuasa hukum, keterangan ahli adat yang disampaikan dalam persidangan mendukung dalil penggugat mengenai sejarah dan kedudukan tanah yang diklaim sebagai bagian dari Tanah Golat Bius Raja Pagi Sinurat.
Sementara itu, pemeriksaan ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) belum dapat dilaksanakan.
Sebelumnya, pihak penggugat telah mengajukan permohonan agar ahli dari UGM memberikan keterangan secara daring karena berhalangan menghadiri persidangan secara langsung.
Namun, pihak tergugat menyampaikan keberatan terhadap mekanisme pemeriksaan tersebut. Akibatnya, pemeriksaan ahli dari UGM ditunda hingga setelah agenda pemeriksaan saksi pihak tergugat selesai.
Majelis hakim menjadwalkan persidangan berikutnya pada Rabu (18/11/2026) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat.
Sengketa ini bermula dari gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Huala Sinurat dan Riduan Sinurat terhadap 12 pihak terkait penguasaan lahan di Desa Sinarsabungan, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba.
Kedua penggugat menyatakan tanah seluas sekitar 110 hektare yang menjadi objek perkara merupakan bagian dari Tanah Golat Bius Raja Pagi Sinurat, yang secara keseluruhan diperkirakan mencapai 263 hektare.
Menurut penggugat, tanah tersebut merupakan warisan turun-temurun yang telah dimanfaatkan oleh keturunan Raja Pagi Sinurat untuk permukiman, perladangan, persawahan, dan penggembalaan ternak.
Dalam proses pembuktian sebelumnya, pihak penggugat telah menghadirkan sejumlah saksi fakta untuk menerangkan sejarah penguasaan dan pemanfaatan lahan.
Selain mempersoalkan kepemilikan, pihak ahli waris juga menyoroti kegiatan penebangan pohon pinus yang dilaporkan berlangsung di kawasan sengketa sejak Oktober 2026.
Tim hukum sebelumnya menyatakan telah menyampaikan pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba untuk meminta pemeriksaan terhadap aktivitas tersebut.
Melalui permohonan sita jaminan, ahli waris berharap kondisi objek perkara dapat dipertahankan hingga terdapat kepastian hukum.
Hingga kini, sengketa kepemilikan tanah tersebut masih dalam tahap pembuktian. Seluruh klaim penguasaan dan kepemilikan lahan, termasuk permohonan sita jaminan, masih menunggu penilaian dan keputusan pengadilan.
(red)
