Selain itu, dilakukan pula pengawasan terhadap wajib pajak. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah penggunaan komunikasi berbasis behavioral insight untuk mendorong kepatuhan sukarela, alih-alih hanya mengandalkan pendekatan penegakan hukum.
Di samping itu, Ditjen Pajak juga turut memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas pegawai dan fungsionalisasi lini bisnis. Kata Bimo, penataan jabatan fungsional tersebut turut membuat kinerja pegawai pajak lebih terukur melalui indeks kinerja individu.
Langkah tersebut mulai diterapkan secara bertahap di sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP), termasuk KPP di bawah Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Khusus.
Bimo menyebut, fungsionalisasi tersebut telah meningkatkan aktivitas dan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan sekitar 65% pada periode Agustus 2025 hingga 2026, sedangkan dari aktivitas dari sisi audit meningkat sekitar 25%.
Ditjen Pajak juga terus mengembangkan fitur analitik pada sistem Coretax, termasuk penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk memperkuat pengawasan dan mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan wajib pajak.
"Kami optimistis dan yang penting memang kami juga bergerak secara lebih terintegrasi dengan dirjen-dirjen terkait untuk memastikan APBN tetap resilien, tetap tangguh, sebagai upaya memastikan perekonomian tetap tangguh," jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan pajak hingga September 2026 tercatat hanya Rp1.6078 triliun. Angka ini meningkat 24,1% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, Rp1.295,3 triliun. Namun, porsinya baru 68,2% dari total target APBN sepanjang tahun ini.
Rinciannya, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas juga tumbuh 17,6% menjadi Rp809,3 triliun atau mencapai 70,1% dari target.
Kemudian, PPh Migas juga tumbuh tinggi mencapai 128,2% menjadi Rp43,6 triliun atau 79% dari sepanjang tahun ini. PPN dan PPnBM juga naik menjadi Rp683,3 triliun atau 38,6% dari target yang dipatok dalam APBN tahun ini.
Sementara penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya mengalami penurunan 48,6% menjadi Rp71,4 triliun. Angka tersebut juga masih 46,8% dari target APBN yang dipatok sepanjang tahun ini.
(lav)
