Haikal berharap tambahan waktu hingga 2028 dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk mempersiapkan pemenuhan kewajiban sertifikasi halal sehingga persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah memutuskan menunda rencana penerapan kewajiban sertifikasi wajib halal bagi pelaku usaha menjadi 17 Oktober 2028 mendatang, dari rencana semula yang semestinya diterapkan mulai 18 Oktober 2026.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, penundaan tersebut dilakukan sesuai dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42/2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
"Yang tadinya diberlakukan 'sampai dengan atau paling lambat 17 Oktober 2026', menjadi 'sampai dengan atau paling lambat 17 Oktober 2028 atau dimulai dari tanggal 18 Oktober 2028'," ujar Susi, dikutip Sabtu (17/10/2026).
(ain)
