"Terutama untuk anak-anak dan remaja melalui penerbitan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape," kata Aji.
Menurut Aji, dari sisi kesehatan, rokok elektrik bukan produk yang bebas risiko. Kandungan nikotin di dalamnya dapat menyebabkan ketergantungan. Selain itu, meskipun tidak mengandung tar seperti rokok konvensional, vape tetap mengandung berbagai zat kimia dan menghasilkan aerosol yang berpotensi membahayakan kesehatan.
"Selain itu, penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana konsumsi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya merupakan ancaman yang perlu diwaspadai bersama," ujarnya.
Aji juga mengajak masyarakat untuk ikut mencegah penggunaan vape, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja. Peran orang tua, guru, tenaga pendidik, serta lingkungan sekolah dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari paparan nikotin.
"Kami mengajak masyarakat, khususnya orang tua, para guru, tenaga pendidik di sekolah, dan lingkungan pendidikan, untuk bersama-sama melindungi anak dan remaja dari paparan nikotin dan penggunaan rokok elektrik," katanya.
Sebelumnya, MUI menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup aktivitas produksi hingga perdagangan rokok elektrik.
Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh mengatakan keputusan tersebut mempertimbangkan dampak penggunaan vape terhadap kesehatan dan lingkungan, serta potensi penyalahgunaan perangkat tersebut untuk mengonsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya.
"Menggunakan rokok elektrik (REL) atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," kata Niam, Senin (9/11/2026).
Fatwa tersebut ditandatangani oleh Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Aminuddin Yaqub di Jakarta pada 6 November 2026. Penetapan itu juga diketahui Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan.
(dec/del)
