Pada Pasal 8 ayat (1) UUD 1945; pengunduran diri wakil presiden tidak memerlukan persetujuan atau penolakan parlemen. Pengunduran diri dipandang sebagai hak prerogatif personal seorang wapres yang dianggap menerima mandat langsung dari rakyat melalui kemenangan di Pemilu sebelumnya.
Penunjukkan Wapres Baru Libatkan MPR
MPR baru akan terlibat aktif dalam proses penetapan wakil presiden yang baru. UUD 1945 mewajibkan pengisian kembali jabatan wakil presiden definitif dalam waktu singkat demi menjamin stabilitas pemerintahan.
Pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, presiden diminta untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Calon tersebut wajib berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon terpilih pada pemilu sebelumnya.
Setelah itu, MPR menggelar Sidang Paripurna paling lambat dalam waktu 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan. MPR juga menggelar pemungutan suara untuk memilih satu dari dua nama yang diajukan.
Sosok terpilih langsung dilantik untuk mendampingi Presiden hingga sisa masa jabatan kabinet berakhir.
(mef/frg)
