Ia juga menyinggung pemanfaatan akses data perbankan, pertukaran informasi lintas negara melalui Automatic Exchange of Information (AEOI), serta implementasi Coretax yang diharapkan mampu meningkatkan rasio pajak.
"Jangan berharap hasil yang berbeda kalau caranya sama. Kalau butuh undang-undang, kita kasih," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya masih memiliki ruang untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Hingga akhir tahun, DJP akan berfokus pada perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan pengawasan yang lebih akurat.
"Ukuran keberhasilan kita adalah penerimaan negara yang kuat, dunia usaha yang tumbuh sehat, serta masyarakat yang semakin sejahtera," tutur Bimo.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I Yunirwansyah mengatakan, perluasan basis pajak telah menghasilkan tambahan penerimaan Rp1,8 triliun dari wajib pajak yang sebelumnya belum membayar pajak.
(prc/ell)
