Sebab menurutnya tantangan tersebut semakin penting di tengah kompleksitas pengelolaan keuangan negara yang terus meningkat.
APBN dan APBD semakin besar, sementara transaksi dan entitas yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara semakin beragam.
"Namun demikian, tidak semua rekomendasi pemeriksaan selalu dididaklanjuti secara optimal, artinya tantangan BPK tidak berhenti pada menghasilkan temuan, namun bagaimana hasil pemeriksaan menghasilkan perubahan dan perbaikan akan berulang yang lebih baik," jelasnya.
Dorong Transformasi Digital
Khairul juga menempatkan transformasi digital sebagai salah satu agenda penguatan BPK. Menurutnya, digitalisasi pengelolaan keuangan negara membuat metode pemeriksaan harus ikut berkembang.
"Digitalisasi pengelolaan keuangan negara semakin menggunakan teknologi digital, karena itu metode pemeriksaan harus selalu berkembang termasuk dalam analisis data pemeriksaan berbasis digital," jelasnya.
Selain itu, dia menilai independensi dan integritas kelembagaan harus terus dijaga untuk mempertahankan kredibilitas hasil pemeriksaan BPK.
Oleh karena itu, ia turut mendorong peningkatan keterbukaan informasi kepada publik. Menurutnya, hasil pemeriksaan perlu disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan disebarluaskan melalui kanal digital.
Menurutnya, partisipasi publik dalam mengawasi tindak lanjut hasil pemeriksaan juga diperlukan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel.
Sebelumnya, Komisi XI DPR RI menetapkan Khairul Abdurrahman bersama Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai calon anggota BPK RI terpilih untuk periode 2026-2031.
Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal Komisi XI setelah pelaksanaan fit and proper test terhadap 23 calon anggota BPK.
Hasil tersebut selanjutnya akan disampaikan untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
(prc/ell)
