Artinya, masih ada kekurangan sekitar Rp47 triliun. Bea dan cukai juga belum dapat menjadi penopang utama karena pertumbuhannya hanya 7,8%.
Ruang yang paling memungkinkan menurut Yusuf berasal dari PNBP dengan realisasi yang telah mencapai Rp435,1 triliun atau 94,8% dari target, dengan pertumbuhan 41,7%.
PNBP menurutnya berpeluang melampaui target, terutama ketika harga minyak mendekati US$100 per barel. Meski demikian, kenaikan harga minyak juga meningkatkan subsidi dan kompensasi energi. Tambahan bersih bagi APBN akan lebih kecil daripada kenaikan penerimaan migas secara bruto.
“Dengan kondisi tersebut, pembiayaan stimulus kemungkinan berasal dari kombinasi kelebihan PNBP dan realokasi anggaran yang penyerapannya lambat,” kata Yusuf.
Pentingnya Realokasi Agar Defisit tak Melebar
Proses penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan juga menunjukkan bahwa realokasi akan menjadi sumber utama. Pilihan ini penting karena defisit akhir tahun diproyeksikan mencapai 2,85% terhadap PDB.
“Jika seluruh stimulus menjadi belanja tambahan tanpa realokasi, defisit akan bergerak sangat dekat dengan batas 3%, terutama ketika pasar SBN sedang sensitif,” katanya.
Menurutnya, insentif PPh 21 DTP dapat membantu menambah pendapatan siap belanja pekerja, sedangkan PPN DTP perumahan memiliki efek berantai ke berbagai sektor. Namun, desain kebijakannya perlu lebih terarah.
PPN DTP penuh untuk rumah hingga Rp2 miliar, yang manfaatnya juga dapat dinikmati pembeli rumah dengan harga hingga Rp5 miliar, belum sepenuhnya menyasar kelompok yang paling membutuhkan dukungan daya beli.
“Setiap insentif sebaiknya memiliki batas waktu, sasaran yang jelas, serta evaluasi dampak terhadap konsumsi, investasi, dan penerimaan. Ruang fiskalnya perlu dijaga melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan,” katanya.
Menurut Yusuf, secara keseluruhan, stimulus tersebut relatif kecil dibandingkan ukuran perekonomian sehingga lebih tepat dipandang sebagai bantalan konsumsi, bukan pengungkit utama pertumbuhan.
Bantuan kepada kelompok berpendapatan rendah cukup efektif menjaga daya beli karena sebagian besar tambahan pendapatan cenderung langsung dibelanjakan.
“Namun, kemampuannya untuk mendorong pertumbuhan kuartal IV tetap terbatas dan sangat bergantung pada kecepatan serta ketepatan penyaluran, mengingat aturan pelaksanaannya masih disiapkan,” katanya.
Pemerintah mempersiapkan sejumlah insentif di kuartal IV-2026 yang bertujuan untuk untuk memperkuat jaring pengaman sosial, kapasitas tenaga kerja, serta stimulus sektor manufaktur dan perumahan.
“Penyiapan alokasi anggaran sementara sekitar Rp31 triliun yang tengah disisir Kementerian Keuangan difokuskan agar seluruh program tersebut dapat langsung dirasakan manfaatnya dan menjadi fondasi kokoh menuju pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2027,” sebut Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (5/10/2026).
Menurutnya, hal ini dilakukan untuk memperkuat perekonomian nasional melalui kebijakan yang berfokus pada pelindungan daya beli masyarakat, perluasan kesempatan kerja, dan keberlanjutan dunia usaha.
“Pemerintah berkomitmen memastikan pemulihan ekonomi berjalan inklusif dengan memperkuat proteksi sosial sekaligus mendorong produktivitas sektor riil. Berbagai program lanjutan untuk kuartal IV-2026 dan tahun 2027 dirancang terukur untuk menjaga daya beli, memperkuat daya saing pekerja, serta menopang keberlanjutan dunia usaha,” katanya.
Haryo bilang, sejumlah program prioritas yang akan dijalankan tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan, serta pimpinan kementerian/lembaga teknis terkait di Istana Negara.
Sebagai langkah responsif pada Kuartal IV-2026, Pemerintah menyiapkan sejumlah program dan stimulus. Berikut daftarnya:
Program Pembukaan Rekening Bank Untuk Warga di Atas 17 Tahun
Program pembukaan rekening bank bagi seluruh warga negara berusia di atas 17 tahun yang difokuskan pada masyarakat kelompok desil 1 hingga desil 4.
Saat ini, penetapan jumlah sasaran penerima manfaat tengah menjalani proses cross-check data antar Kementerian/Lembaga terkait guna memastikan ketepatan penyaluran.
Bantuan Beras Rp17,5 triliun
Guna menjaga ketahanan pangan, Pemerintah menyalurkan bantuan beras 10 kg per bulan untuk periode Oktober hingga Desember 2026 senilai Rp17,5 triliun kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) desil 1–4.
Bantuan Subsidi Upah
Pelindungan pekerja juga diperkuat melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU) tiga bulan sebesar Rp300 ribu per bulan bagi 13,3 juta pekerja dengan anggaran hampir Rp12 triliun.
Program Magang Nasional
Memasuki 2027, Pemerintah melanjutkan program magang bagi 150 ribu peserta dan pelatihan vokasi bagi 300 ribu orang.
Pengurangan PPh Pasal 21 bagi Pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 Juta
Pengurangan PPh Pasal 21 bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan diperluas ke seluruh sektor untuk 7,5 juta pekerja, serta dilakukan pembahasan penyesuaian PTKP bersama Kementerian Keuangan.
Perpanjangan Fasilitas PPN DTP Perumahan
Dukungan sektor perumahan dipacu melalui perpanjangan fasilitas PPN DTP hingga 2027 untuk rumah sampai Rp2 miliar, serta PPN DTP atas bagian harga hingga Rp2 miliar untuk rumah berharga sampai Rp5 miliar. Pemerintah juga menyiapkan KPR bersubsidi bunga 6% bagi masyarakat berpenghasilan tetap sekitar Rp17 juta untuk rumah hingga Rp500 juta.
Diskon Iuran JKK dan JKM
Pada aspek ketenagakerjaan, diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah dilanjutkan pada 2027, sementara pemanfaatan JKP selama enam bulan disesuaikan dengan skala penghasilan.
PPN Logam Mulia
Di sektor industri perhiasan, Pemerintah menyusun standar PPN baru untuk logam mulia kadar 99,9% guna mempermudah pemanfaatan fasilitas fiskal.
(ell)
