"Integrasi fasilitas pelayanan yang telah dibangun sebelumnya dengan pengaktifan kembali dapur-dapur pasca moratorium menjadi pendorong utama lonjakan jumlah SPPG yang aktif," tambah BGN.
Ke depannya, perluasan layanan tidak berhenti di sini saja. BGN akan terus membuka dapur-dapur baru secara bertahap di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan, Bali, Sumatra, serta daerah-daerah lain yang anak-anaknya membutuhkan kehadiran program pemenuhan gizi berkualitas.
Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono mengungkap adanya konflik antara sejumlah mitra pengelola dapur SPPG dengan yayasan yang menaunginya. Konflik terjadi karena mitra yang telah membangun dapur kemudian diminta menyetorkan sejumlah uang dari setiap ompreng kepada yayasan.
Sudaryono mengatakan persoalan tersebut ditemukan dalam proses registrasi untuk pembaruan perjanjian kerja sama antara BGN dengan yayasan atau mitra pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Dalam proses registrasi tersebut, kami menemukan sejumlah fakta menarik yang perlu dicermati. Ternyata, banyak mitra yang membangun dapur bersama yayasan, tetapi hubungan antara keduanya tidak berjalan dengan baik. Bahkan, beberapa di antaranya mengalami konflik," kata pria yang akrab disapa Mas Dar itu dalam keterangannya, Jumat (02/10).
Menurut dia, konflik tersebut salah satunya dilatarbelakangi oleh kewajiban setoran yang dibebankan yayasan kepada mitra. Padahal, terdapat yayasan yang disebut tidak memiliki kontribusi terhadap operasional dapur SPPG.
"Padahal, yayasan tersebut tidak melakukan apa pun, tidak memiliki kontribusi, tidak aktif di dapur, tidak melakukan pembinaan, serta tidak memberikan kontribusi terhadap operasional dapur SPPG yang dinaunginya," ujarnya.
Sudaryono menjelaskan kondisi tersebut tidak terlepas dari pola kepemimpinan sebelumnya di BGN. Menurut dia, ketika itu terdapat oknum di kantor BGN yang membentuk yayasan, kemudian yayasan tersebut diberikan titik untuk membangun dapur meskipun tidak memiliki modal ataupun sumber daya yang memadai.
"Dengan kondisi tersebut, yayasan hanya meminjam titik yang diberikan, kemudian meminta mitra untuk membangun dapur," kata Sudaryono.
Setelah dapur beroperasi, lanjut dia, mitra kemudian diwajibkan menyetorkan sejumlah uang per ompreng kepada yayasan. Kondisi tersebut membuat sebagian mitra merasa keberatan karena yayasan dinilai tidak memberikan kontribusi terhadap operasional dapur.
Atas kondisi itu, Sudaryono membuka opsi bagi mitra untuk mengganti yayasan yang menaunginya. BGN, kata dia, memberikan kesempatan kepada mitra yang merasa dirugikan untuk mengajukan pergantian yayasan.
"Apabila mitra merasa yayasan yang menaunginya tidak memiliki kontribusi dan hanya menuntut setoran yang merugikan, sehingga berdampak pada penurunan kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat, kami meminta mitra untuk mengganti yayasan," ujarnya.
Sudaryono bahkan berharap yayasan baru yang menaungi dapur tersebut dimiliki atau diketuai langsung oleh mitra yang bersangkutan. Menurut dia, langkah tersebut diharapkan membuat anggaran yang disalurkan BGN dapat lebih banyak dikonversikan menjadi menu makanan berkualitas.
"Ke depannya seluruh anggaran yang disalurkan dapat dikonversi menjadi menu makanan berkualitas baik tanpa harus mengurangi kualitasnya akibat kewajiban setoran yang tidak diperlukan," kata Sudaryono.
Untuk menjalankan mekanisme tersebut, BGN telah membuka dua portal, yakni Portal Yayasan dan Portal Mitra. Mitra dapat mengakses portal tersebut untuk mengajukan yayasan baru yang akan menaunginya.
Pengajuan tersebut nantinya diproses dengan melampirkan bukti-bukti kerugian yang dialami mitra akibat kewajiban menyetorkan sejumlah uang. BGN menilai kewajiban tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kualitas menu MBG yang diberikan kepada penerima manfaat.
"Intinya, kami ingin memastikan pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik. Anggaran yang disalurkan harus benar-benar dikonversi menjadi menu makanan berkualitas, diterima dengan baik oleh penerima manfaat, memiliki kandungan gizi yang baik, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi," kata Sudaryono.
(dhf)
