Bloomberg Technoz, Jakarta – Keputusan pemerintah menambah volume kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi—baik Solar maupun Pertalite—akhir tahun ini dinilai memiliki konsekuensi serius; baik dari sisi keuangan negara maupun ketahanan pasokan nasional. 

Dalam kaitan itu, ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sejauh ini pemerintah baru mengumumkan kenaikan kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar sebesar 7,8% dari pagu 2026 menjadi 20,27 juta kiloliter (kl).

Adapun, penambahan kuota Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite masih belum diumumkan secara resmi, kendati pemerintah telah mengisyaratkan rencananya.

“Penambahan BBM bersubsidi tetap perlu dilakukan secara hati-hati karena membawa konsekuensi fiskal, pasokan, dan nilai tukar. Harga keekonomian BBM telah berada di atas Rp20.000/liter, sedangkan alokasi subsidi dan kompensasi energi pada 2026 mencapai sekitar Rp500 triliun,” ujarnya saat dihubungi Bloomberg Technoz, Jumat (13/11/2026). 

Risiko dari sisi pasokan, kata Yusuf, terjadi akibat pembatasan ekspor BBM oleh sejumlah negara produsen dan gangguan jalur logistik akibat konflik di Timur Tengah telah memperpanjang waktu pengiriman hingga sekitar 45 hari.