"Tentu yang paling berkontribusi ya desilnya tertinggi. Karena kan progresif kita. Jadi yang berkontribusi pasti desil yang pemungutannya di atas 10. Kalau 5% itu kan masih sangat sedikit sekali," tegasnya.
Lebih lanjut, Bimo menekankan bahwa peningkatan kepatuhan melalui sistem administrasi perpajakan yakni Coretax, juga membuat pemerintah tidak perlu terlalu khawatir terhadap dampak penyesuaian PTKP.
Namun, apabila penyesuaian PTKP diputuskan, ia menyorot adanya penerimaan pajak yang berubah. Untuk itu, kata Bimo pemerintah perlu menghitung konsekuensi kebijakan tersebut dan mencari basis pajak baru.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut bahwa keputusan mengenai kenaikan PTKP tak akan mempengaruhi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Tidak ada perubahan [target defisit]" kata Airlangga ditemui di Istana Negara, Kamis (1/10/2026).
Sementara, terkait dengan potensi pajak yang berkurang, saat ini Airlangga mengatakan bahwa dirinya masih akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan perhitungannya
Yang pasti, pemerintah akan menambal potensi pajak yang hilang ini dengan penerimaan yang berasal dari pos pajak.
“[Ditutupnya] dengan penerimaan pajak,” tegas Airlangga tanpa merinci metode penerimaan pajak yang dimaksud.
Sementara terkait dengan perhitungan mengenai berapa besaran PTKP, Airlangga mengatakan bahwa nantinya pemerintah akan mengusulkan dengan mempertimbangkan inflasi sejak tahun 2016 hingga saat ini.
"Nanti kita akan usulkan sesuai dengan inflasi. Jadi dihitung dari 2016 sampai sekarang," kata Airlangga.
Mengacu pada situs Direktorat Jenderal Pajak, saat ini PTKP untuk laki-laki dan perempuan lajang adalah sebesar Rp54 juta per tahun, sementara untuk laki-laki kawin dengan anak berkisar diantara Rp58,5 juta hingga Rp72 juta, tergantung dari jumlah tanggungan.
Sementara itu PTKP untuk suami dan isteri dengan penggabungan pelaporan pajak, maka PTKP berkisar antara Rp112,5 juta hingga Rp126 juta, tergantung pada jumlah tanggungan.
(ain)
