Selain kebutuhan lahan yang luas, sifat intermiten dari panel surya menuntut keberadaan sistem penyimpanan energi baterai (Battery Energy Storage System/BESS) berkapasitas minimal 1.900 hingga 2.000 MWh.
"Sistem BESS tersebut diperlukan untuk menjaga kelangsungan operasi data center secara penuh selama 19 hingga 20 jam pada malam hari maupun saat kondisi cuaca mendung," katanya.
Di sisi lain, penggunaan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebagai sumber energi harian sebesar 2,4 GWh memerlukan infrastruktur berefisiensi tinggi dengan capacity factor sekitar 50-70%.
Apabila memanfaatkan tipe run-of-river atau bendungan waduk konvensional, penyediaan energi tersebut membutuhkan PLTA berkapasitas terpasang 150 hingga 200 MW yang beroperasi secara kontinu dengan pasokan debit air yang stabil.
PLTA memiliki keunggulan berupa kemampuan memproduksi baseload secara terus-menerus tanpa bergantung pada sistem baterai penyimpan raksasa.
"Kendati demikian, pembangunan PLTA tetap memerlukan area tangkapan air atau waduk genangan yang luas serta analisis topografi wilayah yang spesifik," katanya.
Pemanfaatan sumber energi baru terbarukan (EBT) lain, seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), dapat memberikan fleksibilitas pasokan tambahan.
PLTP menjadi opsi paling ideal untuk baseload data center karena memiliki capacity factor melebihi 90%, sehingga hanya membutuhkan kapasitas terpasang sekitar 110 hingga 120 MW untuk beroperasi penuh selama 24 jam tanpa terpengaruh kondisi cuaca.
Sementara itu, penggunaan PLTB atau tenaga angin dengan faktor kapasitas rata-rata 30% hingga 40% memerlukan ladang angin berkapasitas terpasang sekitar 250 hingga 330 MW.
Agar kestabilan daya tetap terjaga, instalasi PLTB tersebut idealnya dikombinasikan dengan sistem BESS skala menengah atau dihubungkan langsung ke jaringan listrik terintegrasi (grid-tied).
Di sisi lain, Heru menegaskan agar Indonesia tidak sekadar dijadikan lokasi penempatan server, sementara nilai tambah, teknologi, sumber daya manusia (SDM), dan kendali strategisnya tetap didominasi oleh pihak asing.
Masuknya investasi data center harus memberikan dampak yang bermakna, bukan sekadar relokasi fasilitas akibat tingginya biaya tanah, listrik, maupun air di negara asal investor.
"Indonesia harus mampu mengambil peran sebagai bagian utama dari ekosistem dan rantai nilai data center global, bukan sekadar menjadi tempat penitipan server semata," katanya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengajak investor menjadikan Indonesia sebagai lokasi pembangunan pusat data (data center) dengan dukungan potensi energi yang melimpah, termasuk potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Sungai Mamberamo di Papua sebesar sekitar 23 gigawatt (GW) dan Sungai Kayan di Kalimantan sekitar 12 GW.
Bahlil menyampaikan bahwa kebutuhan energi di sejumlah negara mulai menghadapi tekanan, terutama seiring meningkatnya kebutuhan EBT untuk mendukung perkembangan industri digital.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi peluang bagi Indonesia untuk menawarkan sumber energi yang tersedia di dalam negeri.
"Kita tahu bahwa di beberapa negara sekarang kebutuhan terhadap energi sudah mulai ngos-ngosan, apalagi energi baru terbarukan. Data center, wah, ini banyak sekali. Bapak-Ibu semua, tidak perlu ragu para investor kalau membangun data center di Indonesia," ujar Bahlil saat membuka Electricity Connect 2026 in Partnership with Enlit Asia di ICE BSD, Tangerang, Selasa (22/9/2026).
Indonesia memiliki wilayah kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau serta sumber energi yang beragam, mulai dari tenaga surya, air, panas bumi, hingga angin.
"Ada yang membangun di Kalimantan, ada yang membangun di Sumatera. Kalau ada yang mau air, PLTA di Papua, Sungai Mamberamo itu potensinya 23 gigawatt. Kalau di Kalimantan, di Kayan, kurang lebih sekitar 12 gigawatt. Banyak sekali," katanya.
Menurut Bahlil, ketersediaan energi bersih menjadi salah satu faktor penting bagi industri data center yang semakin membutuhkan penggunaan energi hijau. Pemerintah juga menyampaikan komitmen untuk terus mengejar target net zero emission pada 2050-2060.
Komitmen tersebut, kata Bahlil, diwujudkan melalui sejumlah program, termasuk RUPTL 2025-2034 yang menargetkan tambahan pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan 70 persen di antaranya berasal dari energi baru terbarukan (EBT). Pemerintah juga menjalankan program PLTS 100 GW yang ditargetkan rampung dalam tiga tahun.
"Ini bukan hanya tema, langsung dibuat program konkret," tegas Bahlil.
(smr/ros)
