Langkah PT PLN (Persero) yang menyiapkan pendekatan khusus melalui penguatan jaringan (grid), peningkatan kapasitas gardu induk, dan penerapan konsep keandalan N-1 dinilai sudah tepat.
Oleh karena itu, penawaran kepada investor harus berfokus pada kepastian pasokan, sistem redundansi, jaminan Service Level Agreement (SLA), waktu pemulihan gangguan yang cepat, serta kepastian jangka panjang. Sebab, listrik murah yang sering mengalami gangguan justru akan membengkakkan biaya operasional pusat data.
"Kalau data center didorong menggunakan energi terbarukan. Aturannya harus menjamin keandalan tanpa membebankan biaya infrastrukturnya secara tidak proporsional kepada masyarakat," ungkapnya.
Baru-baru ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tengah gencar mengajak investor menjadikan Indonesia sebagai lokasi pembangunan pusat data.
Menurut dia, hal ini bisa tercapai karena Indonesia memiliki potensi kelistrikan yang kompetitif.
Hal ini akan didukung dengan potensi energi yang melimpah, termasuk potensi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Contohnya; PLTA Sungai Mamberamo di Papua sekitar 23 GW dan Sungai Kayan di Kalimantan sekitar 12 GW.
Bahlil menyampaikan kebutuhan energi di sejumlah negara mulai menghadapi tekanan, terutama seiring dengan meningkatnya kebutuhan EBT untuk mendukung perkembangan industri digital.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi peluang bagi Indonesia untuk menawarkan sumber energi yang tersedia di dalam negeri.
"Kita tahu bahwa di beberapa negara sekarang kebutuhan terhadap energi sudah mulai ngos-ngosan, apalagi energi baru terbarukan. Data center, wah, ini banyak sekali. Bapak/Ibu semua, tidak perlu ragu para investor kalau membangun data center di Indonesia," ujar Bahlil dalam Electricity Connect 2026 in Partnership with Enlit Asia di ICE BSD, Selasa (22/9/2026).
Untuk mendukung itu, Indonesia sejatinya memiliki wilayah kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau serta sumber energi yang beragam, mulai dari tenaga surya, air, panas bumi, hingga angin.
Menurut Bahlil, ketersediaan energi bersih menjadi salah satu faktor penting bagi industri data center yang semakin membutuhkan penggunaan energi hijau.
Pemerintah juga menyampaikan komitmen untuk terus mengejar target emisi nol bersih atau net zero emission (NZE) pada 2050—2060.
Komitmen tersebut, kata Bahlil, diwujudkan melalui sejumlah program, termasuk RUPTL 2025—2034 yang menargetkan tambahan pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan 70% di antaranya berasal dari EBT.
Pemerintah juga menjalankan program PLTS 100 GW yang ditargetkan rampung dalam tiga tahun.
"Jadi ini bukan hanya tema, langsung dibuat program konkret," tegas Bahlil.
Berdasarkan data dari Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO), kapasitas data center nasional yang berada di kisaran 630 MW pada pertengahan 2026 diproyeksikan bakal melonjak drastis hingga mencapai 11-11,7 GW pada tahun 2030.
Seiring dengan lonjakan kapasitas tersebut, kebutuhan energi menjadi salah satu isu krusial karena konsumsi listrik untuk pengoperasian fasilitas dan sistem pendingin mencakup hingga 40% dari total biaya operasional data center.
Oleh karena itu, IDPRO mendorong percepatan transisi menuju pemanfaatan EBT guna memastikan pertumbuhan infrastruktur digital ini tetap ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Para pelaku industri kini makin gencar menuntut skema pasokan listrik hijau yang andal—seperti Renewable Energy Certificate (REC), Power Purchase Agreement (PPA) EBT, hingga eksplorasi pembangunan fasilitas di wilayah Indonesia Timur—agar data center di Indonesia mampu memenuhi standar keberlanjutan (sustainability) global dan bersaing di kawasan Asia Tenggara.
(smr/ros)
