Di sisi lain, ASDP menyatakan kondisi operasional dan keuangan perusahaan tetap sehat dan didukung kinerja layanan komersial yang terus berkembang.
Menurut Windy, kondisi tersebut menjadi fondasi bagi perusahaan untuk menjalankan berbagai penugasan strategis pemerintah, termasuk layanan Public Service Obligation (PSO).
"Dengan adanya kepastian tambahan anggaran, ASDP dapat segera mengoptimalkan kembali seluruh layanan perintis sesuai penugasan regulator. Kesiapan armada, awak kapal, serta sumber daya operasional telah tersedia sehingga layanan dapat berjalan secara efektif demi menjaga konektivitas masyarakat," terangnya.
Sekadar catatan, ASDP membukukan laba bersih sebesar Rp285,4 miliar pada 2025. Perusahaan negara yang mengurusi layanan penyebrangan laut itu membukukan pendapatan Rp4,96 triliun pada tahun lalu.
Layanan penyeberangan perintis ASDP turut mencatat lebih dari 93 ribu trip atau tumbuh 11% dibandingkan tahun sebelumnya. Angkutan kendaraan juga meningkat 15% menjadi lebih dari 556 ribu unit.
Di sisi lain, perusahan berhasil menjaga tingkat kecelakaan kapal pada angka 0,220%, lebih baik dibanding target perusahaan sebesar 0,230%, dengan total lima kecelakaan kapal sepanjang tahun.
Adapun ASDP saat ini melayani sebanyak 227 lintasan perintis atau mengambil porsi 71,4%. Sementara itu, layanan komersil hanya sebanyak 91 lintasan atau setara 28,6%.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah bersama DPR sepakat menambah alokasi anggaran operasional untuk PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebesar Rp139 miliar dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sebesar Rp70 miliar. Total tambahan anggaran mencapai Rp209 miliar.
Langkah ini diambil guna mengatasi kendala anggaran pada layanan transportasi laut perintis, khususnya di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat koordinasi antara pimpinan DPR RI, Komisi V DPR RI, serta perwakilan pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan COO Danantara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Kementerian Keuangan langsung menyetujui usulan tambahan dana tersebut karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat di daerah perintis.
"Tadi yang disampaikan adalah kebutuhan sekitar Rp139 miliar untuk ASDP dan kurang lebih Rp70 miliar untuk Pelni. Angka-angka yang dibutuhkan oleh Menkeu langsung diberi kesanggupan, karena ini bukan hanya masalah angkanya, melainkan bentuk prioritas dan atensi utama," ujar Prasetyo kepada wartawan usai rapat.
Prasetyo menjelaskan penambahan anggaran tersebut dialokasikan melalui skema Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk sisa Semester II Tahun Anggaran 2026. Selain dana khusus untuk ASDP dan Pelni, Kementerian Perhubungan secara keseluruhan mengajukan permohonan ABT sebesar Rp2,3 triliun hingga Rp2,4 triliun.
"Kalau mekanisme ABT kan hanya untuk tahun anggaran berjalan ya, artinya di sisa semester kedua tahun 2026 ini. Secara prinsip, apa yang diajukan tadi bisa kita sepakati bersama-sama," tambahnya.
(ain)
