“Saya bilang begini, kalau begitu ya sudah yang menguasai di daerah-daerah biar saja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya [Kemenkeu] di daerah akan monitor SPPG secara berkala,” jelasnya.
Dengan ikut mengawasi SPPG di daerah, kata Purbaya, maka pihaknya akan bisa ikut mengontrol di bagian anggaran.
“Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol keanggarannya. Mereka [BGN] setuju, kalau enggak benar, boleh tutup. Kita diskusikan seperti itu, jadi Kerjasama dengan BGN sudah semakin baik,” bebernya.
Sebagai informasi, dalam APBN Kita yang digelar pada 8 Juni kemarin, Purbaya menyebut bahwa pemerintah sudah menggelontorkan dana mencapai Rp88,15 triliun untuk Rp63,13 juta penerima dan Rp29.670 SPPG.
Anggaran MBG selama bulan Mei saja tercatat sebesar Rp13,5 triliun, lebih rendah ketimbang bulan April sebesar Rp19,66 triliun di bulan April dan Rp16,37 triliun di bulan Maret.
Sementara itu, jumlah penerima MBG pada bulan Mei juga mencatatkan peningkatan menjadi sebesar 63,1 juta penerima dari sebelumnya 62 juta penerima pada bulan April 2026.
Sebagai informasi, total alokasi anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2026 ini tercatat Rp335 triliun, artinya belanja untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut baru terealisasi 26,3% hingga bulan ke lima tahun 2026.
(mef/ell)
