Bloomberg Technoz, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah untuk memberikan relaksasi selama satu tahun atau selama 2026 terkait kebijakan penempatan devisa hasil ekspor yang berasal dari komoditas dan pengolahan sumber daya alam atau DHE SDA di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). 

Hal ini juga merespons Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) yang meminta penempatan DHE SDA di Bank Himbara untuk ditunda. 

“Kebijakannya harus ada relaksasi pemerintah untuk berpihak kepada pengusaha. Situasi saat ini menjadi pertimbangan terkait likuiditas usaha yang terbatas sehingga segera ditunda satu tahun untuk periode 2026,” kata Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia Juan Permata Adoe saat dihubungi, Rabu (17/12/2025). 

Juan menegaskan aturan tersebut nantinya dapat diberlakukan kembali setelah ekonomi global kembali pulih. Menurutnya, usulan penundaan kebijakan itu dilakukan untuk meningkatkan ekspor kelapa sawit. 

Dalam dokumen yang diterima Bloomberg Technoz, surat Gapki per tanggal 8 Desember 2025 dan ditujukan kepada Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Noor Faisal Achmad, terkait dengan rencana perubahan kedua atas PP 36/2023 memberikan sejumlah catatan.