Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan dua kriteria perusahaan ekspor yang bisa memperoleh perlakuan khusus berupa pelonggaran kewajiban penempatan devisa hasil ekspor terkait sumber daya alam (DHE SDA).

Pengaturan khusus itu tertuang dalam Pasal 18A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026. Melalui ketentuan ini, eksportir sektor pertambangan yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh fleksibilitas dalam penempatan DHE SDA. 

Airlangga menyebutkan salah satu kriteria perusahaan yang bisa memperoleh fasilitas relaksasi kebijakan DHE SDA ialah eksportir yang melakukan aktivitas ekonomi dengan dilindungi oleh perjanjian kerja sama internasional antara pemerintah Indonesia dan negara mitranya. 

"Punya kerja sama, bilateral agreement atau multilateral agreement, itu bisa diberikan," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Selasa (10/11/2026). 

Kriteria lain ialah perusahaan ekspor dengan kepemilikan asing minimal 10%. Airlangga bahkan menambahkan, perusahaan berbentuk badan usaha tetap (BUT) juga dapat memenuhi ketentuan tersebut karena kepemilikan asingnya mencapai 100%. Jika perusahaan didirikan oleh pihak asing, maka mereka harus menyantumkan pemilik manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Owner (UBO).