Menurut dia, perusahaan turut memiliki mekanisme pengendalian mutu yang ketat melalui sistem pengelolaan hama gudang terpadu (PHGT). Hal tersebut mencakup perawatan secara rutin yakni penyemprotan untuk mencegah hama, fumigasi apabila terdapat indikasi hama, hingga pemantauan harian terhadap kondisi gudang dan lingkungan penyimpanan.
“Pemeriksaan laboratorium juga dilakukan untuk memastikan kelayakan konsumsi. Semua langkah ini merupakan bentuk komitmen BULOG dalam memastikan stok beras yang dikelola tetap higienis, aman, dan bermutu,” klaim dia.
Sementara itu, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal mengeklaim seluruh beras yang disalurkan untuk program pemerintah baik melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun Bantuan Pangan (Banpang) memiliki kualitas yang terjaga.
“Untuk menjamin keamanan pangan, Bulog secara periodik melakukan pemeriksaan kualitas beras di laboratorium terakreditasi nasional,” kata Rizal dalam keterangan pers yang sama.
“Pengujian laboratorium terakhir yang dilakukan pada bulan Agustus 2025, yaitu Laboratorium PT. Saraswanti Indo Genetech dan Laboratorium PT. Sucofindo, menunjukkan bahwa beras yang disimpan di gudang BULOG memiliki kandungan yang masih memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengungkapkan naiknya harga beras di pasaran terjadi lantaran tata kelola perberasan yang tidak optimal, bukan karena kekurangan stok. ia mengatakan, total taksiran kasar potensi kerugian negara akibat salah tata kelola perberasan mencapai Rp3 triliun.
Ombudsman menilai kondisi tersebut berasal dari besarnya biaya pengelolaan di Bulog, pengadaan gabah, penyimpanan stok hingga 4 juta ton, serta penyaluran cadangan beras pemerintah yang rendah.
"Publik kini menghadapi situasi harga mahal, kualitas rendah, dan distribusi terbatas. Jika ini dibiarkan, akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pangan," kata Yeka dalam konferensi pers bertajuk Menjamin Hak Publik atas Beras Berkualitas dan Terjangkau, pekan ini.
Ia menjelaskan, Ombudsman telah melakukan pemantauan ke beberapa tempat perberasan, seperti Pasar Induk Cipinang, 137 ritel tradisional di 25 provinsi dan ritel modern di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).
Hasil pemantauan itu menunjukkan bahwa pasokan gabah ke penggilingan padi menurun, sementara dari 35 ritel modern yang dipantau di wilayah Jabodetabek, 8 di antaranya tidak memiliki stok beras untuk dijual.
Dia mengatakan harga beras premium tercatat mulai Rp14.700 per kilogram hingga Rp32.400 per kilogram, sedangkan beras non-premium dijual Rp21.000-Rp37.500 per kilogram. Beras operasi pasar SPHP tersedia di harga Rp12.500 per kilogram, namun kualitas dan mutunya kerap dikeluhkan masyarakat.
"Ombudsman juga mencatat kondisi cadangan beras pemerintah yang mengkhawatirkan. Dari total stok Bulog 3,9 juta ton, terdapat lebih dari 1,2 juta ton beras berumur lebih dari enam bulan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disposal [pembuangan] hingga 300 ribu ton dengan taksiran kasar kerugian negara sekitar Rp4 triliun," ungkap Yeka.
Ia menambahkan, realisasi penyaluran SPHP baru mencapai 302 ribu ton atau 20% dari target 1,5 juta ton, dengan rata-rata distribusi harian hanya 2.392 ton. Angka ini tercatat jauh di bawah kebutuhan harian sekitar 86.700 ton.
Yeka juga menyoroti mengenai realisasi bantuan pangan baru 360 ribu ton atau sekitar 98,62%, lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Menurutnya, baik SPHP maupun bantuan pangan belum mampu menekan harga beras yang secara umum masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
(ain)
