Namun, rendahnya pencairan restitusi turut menahan kenaikan defisit. Jika restitusi berjalan seperti tahun sebelumnya, terdapat perhitungan bahwa defisit dapat bertambah lebih dari Rp150 triliun.
“Apabila kewajiban tersebut bergeser ke 2027, beban APBN tahun depan akan meningkat. Pasar juga dapat menilai angka defisit 2026 belum sepenuhnya menggambarkan posisi fiskal yang sebenarnya,” kata Yusuf.
Penundaan yang melewati ketentuan waktu juga berpotensi menimbulkan kewajiban pembayaran imbalan bunga. Jadi, langkah yang awalnya dimaksudkan untuk menjaga kas negara justru dapat menambah biaya fiskal.
Dampak lainnya berkaitan dengan kepastian hukum dan iklim investasi. Kecepatan penyelesaian restitusi merupakan salah satu ukuran kredibilitas administrasi perpajakan.
Di tengah tekanan rupiah dan kebutuhan menarik investasi, ketidakpastian pengembalian kelebihan pajak dapat meningkatkan biaya dan persepsi risiko berusaha di Indonesia.
Namun, perlambatan restitusi tidak selalu berarti penundaan yang tidak tepat. Jika prosesnya memerlukan waktu karena otoritas pajak memperketat verifikasi terhadap faktur fiktif atau permohonan yang berisiko tinggi, langkah tersebut dapat dibenarkan untuk melindungi penerimaan negara.
DJP juga menyatakan tidak menerapkan kuota pencairan dan menggunakan pendekatan yang lebih berhati-hati. Prioritas kepada kelompok yang lebih rentan patut dipertahankan.
Restitusi kepada UMKM telah mencapai Rp7,14 triliun untuk 125.375 wajib pajak, sedangkan pencairan bagi industri padat karya mencapai Rp4,9 triliun atau 92,1 persen dari total permohonan sektor tersebut.
Persoalannya muncul apabila penundaan digunakan untuk mengelola kas dan menahan defisit. Pemerintah memang masih harus mengejar penerimaan pajak sekitar Rp514 triliun pada November dan Desember.
“Namun, tekanan penerimaan sebaiknya tidak diatasi dengan menahan hak wajib pajak yang patuh karena dampaknya dapat kembali ke perekonomian melalui terganggunya modal kerja, investasi, dan kegiatan produksi,” katanya.
Pendekatan yang lebih tepat adalah memisahkan secara tegas antara pengawasan berbasis risiko dan penundaan administratif.
Wajib pajak berisiko rendah dengan rekam kepatuhan yang baik perlu memperoleh jalur pengembalian dipercepat, sedangkan pemeriksaan mendalam difokuskan pada permohonan berisiko tinggi.
Pemerintah juga perlu memublikasikan secara berkala nilai permohonan yang masih tertunda, umur tunggakan, serta sektor yang terdampak.
Dengan pendekatan tersebut, negara tetap dapat mencegah restitusi yang tidak sah tanpa menghambat arus kas perusahaan yang patuh.
“Intinya, verifikasi yang lebih ketat dapat dipahami, tetapi restitusi tidak seharusnya dijadikan instrumen untuk memperbaiki posisi kas atau menahan defisit secara sementara,” katanya.
Transparansi dan pengawasan berbasis risiko menjadi titik tengah untuk menjaga penerimaan negara, kepastian usaha, dan kredibilitas fiskal secara bersamaan.
(ell)




























