Logo Bloomberg Technoz

Radian menyoroti sejumlah aspek yang menjadi perhatian Ombudsman. Pertama, apakah terdapat prosedur yang dilanggar dalam proses pelaksanaannya. Kedua, apakah terdapat dugaan penundaan berlarut dalam pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Radian menegaskan, pengawasan Ombudsman akan mengacu pada berbagai regulasi, baik dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan menteri terkait, termasuk dari Kementerian Koperasi dan Kementerian Kesehatan.

"Jadi kami melihat dari bagaimana proses itu sesuai apa tidak dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu menjadi pegangan kami," tambahnya.

Sebelumnya, rencana pengembangan Klinik Pratama Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih merupakan inisiatif pemerintah untuk menghadirkan layanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan apotek di lingkungan koperasi desa guna mendekatkan akses medis kepada masyarakat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya telah membahas konsep klinik desa KDMP menjadi klinik pratama atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

"Sudah ada pembahasan. Memang salah satu unit bisnis dari koperasi, selain logistik, perdagangan, ada juga apotek dan klinik," ucap Budi, akhir Oktober lalu.

Budi memastikan klinik Kopdes Merah Putih bisa melayani peserta BPJS Kesehatan, sama halnya seperti klinik swasta lainnya yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

(ain)

No more pages