Logo Bloomberg Technoz

Menurut Habiburokhman, selama ini pengembalian kerugian korban kerap tidak diterima secara langsung karena aset hasil tindak pidana terlebih dahulu disetorkan kepada negara atau bahkan tidak sampai kepada korban.

“Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi massal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut. Selain fokus utama undang-undang ini adalah perampasan aset tindak pidana korupsi,” ujar dia.

Habiburokhman menambahkan, RUU tersebut juga telah mengakomodasi kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. DPR dan pemerintah, kata dia, telah memasukkan sejumlah perlindungan agar aturan tersebut tidak menjadi alat kekuasaan maupun sarana pemerasan.

DPR berpotensi akan mengesahkan RUU Perampasan Aset pada rapat paripurna, esok hari (19/11/2026). Jika demikian, lembaga legislatif tersebut berarti memenuhi janjinya untuk mengesahkan UU Perampasan Aset lebih cepat dari target sebelumnya yaitu 15 Desember 2026.

(mef/frg)

No more pages