Logo Bloomberg Technoz

Meski beberapa program telah berakhir pada 30 September 2026, masih ada satu bentuk keringanan yang berlaku, yakni diskon pajak sebesar 50 persen bagi kendaraan dari luar daerah yang melakukan mutasi ke NTB.

Program tersebut dapat dimanfaatkan hingga 19 Desember 2026.

2. Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menggelar program pemutihan pajak kendaraan pada periode 21 September hingga 28 Desember 2026.

Mengutip situs resmi Pemprov Jawa Tengah, kebijakan ini mencakup program Jateng Bebas Sanksi Administratif dan Progresif.

Melalui program tersebut, masyarakat mendapatkan dua bentuk keringanan, yaitu:

  • Pembebasan sanksi administratif atau denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

  • Pembebasan pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan kebijakan ini, wajib pajak yang memiliki lebih dari satu kendaraan tidak dikenakan pajak progresif selama periode program berlangsung hingga 28 Desember 2026.

3. Jawa Timur

Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pemutihan pajak kendaraan untuk kedua kalinya pada 2026. Sebelumnya, program serupa telah dilaksanakan pada Agustus. Kini, pemutihan jilid kedua berlangsung selama dua bulan.

Mengutip situs resmi Pemprov Jawa Timur, terdapat beberapa bentuk pembebasan dan keringanan yang diberikan, antara lain:

  • Pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

  • Pembebasan sanksi administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

  • Pembebasan pengenaan PKB progresif.

  • Pengurangan tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya sebesar 20 persen bagi wajib pajak yang berprofesi sebagai buruh dan memiliki sepeda motor roda dua.

  • Pembebasan tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk sepeda motor roda dua milik wajib pajak yang masuk dalam data P3KE atau DTSEN.

  • Pembebasan tunggakan bagi kendaraan roda dua yang digunakan untuk kepentingan masyarakat melalui aplikasi transportasi online.

  • Pembebasan tunggakan untuk kendaraan bermotor roda tiga.

Besaran dan jenis keringanan diberikan berdasarkan kategori wajib pajak serta kendaraan yang memenuhi ketentuan program.

4. Banten

Program pemutihan pajak kendaraan di Provinsi Banten resmi diperpanjang. Jika sebelumnya hanya berlangsung hingga 31 Oktober 2026, masyarakat kini masih bisa memanfaatkannya sampai akhir tahun.

Dalam program ini, pemerintah memberikan pembebasan sanksi denda PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Dengan demikian, pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan hanya perlu membayar pokok pajak.

Selain itu, tersedia diskon sebesar 5 persen bagi pemilik kendaraan yang membayar pajak sebelum jatuh tempo.

Pembebasan denda PKB dan SWDKLLJ diberikan secara otomatis. Artinya, wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan khusus atau menjalani proses administrasi tambahan. Mekanismenya mengikuti prosedur pembayaran pajak kendaraan tahunan.

Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong masyarakat menyelesaikan tunggakan, mengurangi jumlah kendaraan yang menunggak, sekaligus meningkatkan penerimaan PKB pada 2026.

5. DKI Jakarta

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengumumkan program pemutihan denda pajak kendaraan melalui akun Instagram resminya.

Program ini mencakup pembebasan sanksi administratif untuk dua jenis pajak, yaitu:

  • Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

  • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Mengutip akun Instagram @humaspajakjakarta, program tersebut berlaku mulai 2 November hingga 31 Desember 2026.

Pembebasan sanksi diberikan secara otomatis. Karena itu, pemilik kendaraan tidak perlu mengajukan permohonan penghapusan denda ataupun datang untuk mengurus administrasi tambahan.

6. Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan yang sebelumnya berakhir pada 31 Oktober 2026. Mulai 2 November, program tersebut kembali berlaku hingga 23 Desember 2026.

Melalui akun Instagram Bapenda Lampung, pemerintah daerah mengajak masyarakat memanfaatkan masa perpanjangan tersebut untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan.

Ada enam bentuk keringanan yang diberikan, yaitu:

  1. Tunggakan lebih dari satu tahun: Wajib pajak cukup membayar PKB tahun berjalan ditambah 50 persen pokok tunggakan tahun pertama. Sisa tunggakan dan dendanya dihapuskan.

  2. Tunggakan lebih dari satu tahun dan usia kendaraan di atas 20 tahun: Pemilik kendaraan hanya perlu membayar pokok pajak tahun berjalan. Seluruh denda dan tunggakan dihapuskan.

  3. Bebas denda dan pajak progresif: Wajib pajak mendapatkan pembebasan denda serta pajak progresif sesuai ketentuan program.

  4. Diskon mutasi atau balik nama dalam daerah: Kendaraan roda empat mendapatkan diskon 25 persen, sedangkan kendaraan roda dua memperoleh diskon 50 persen.

  5. Mutasi masuk ke Lampung: Tersedia diskon PKB tahun pertama dan kedua sebesar 50 persen.

  6. Diskon bagi wajib pajak taat: Pemilik kendaraan yang membayar pajak tepat waktu bisa mendapatkan potongan sebesar 5 hingga 15 persen.

7. Sumatera Utara

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor sepanjang November 2026. Program ini berlangsung mulai 2 hingga 30 November.

Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap menyampaikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pembayaran pajak juga bisa dilakukan melalui aplikasi SIGNAL atau e-SAMSAT.

Adapun sejumlah keringanan yang diberikan meliputi:

  • Pembebasan pokok tunggakan PKB tahun ketiga dan seterusnya.

  • Pembebasan denda PKB.

  • Pembebasan pokok dan denda BBNKB kedua.

  • Pembebasan pajak progresif.

  • Pembebasan denda SWDKLLJ tahun sebelumnya.

Program ini berlaku hingga 30 November 2026.

8. Riau

Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali menghadirkan program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Periode II Tahun 2026.

Program tersebut berlangsung mulai 15 Oktober hingga 30 November 2026. Sebelumnya, pemutihan pajak kendaraan di Riau telah berakhir pada 31 Agustus 2026.

Dalam periode kedua ini, pemerintah memberikan sejumlah keringanan kepada masyarakat, di antaranya penghapusan denda pajak kendaraan bermotor serta penghapusan pokok tunggakan.

Mengutip laman resmi Bapenda Riau, program ini diharapkan dapat membantu masyarakat menyelesaikan kewajiban pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor di wilayah tersebut.

9. Kalimantan Timur

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan pada 2026. Berdasarkan informasi dari akun Instagram Bapenda Kaltim, program ini berlangsung mulai 21 September hingga 22 November 2026.

Ada tiga bentuk keringanan yang ditawarkan kepada masyarakat, yaitu:

  • Bebas denda administratif PKB: Sanksi atau denda akibat keterlambatan pembayaran pajak dihapuskan sepenuhnya.

  • Bebas denda SWDKLLJ: Pembebasan denda untuk tunggakan tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.

  • Cukup bayar pokok PKB: Pemilik kendaraan hanya perlu melunasi tagihan pokok pajak tanpa tambahan denda.

Perhatikan Masa Berlaku Pemutihan Pajak Kendaraan

Setiap provinsi memiliki ketentuan dan periode pemutihan pajak kendaraan yang berbeda. Ada program yang memberikan pembebasan denda, pengurangan tunggakan, hingga potongan pajak untuk kendaraan dengan kondisi tertentu.

Karena itu, pemilik kendaraan perlu memeriksa kembali masa berlaku dan persyaratan program di daerah masing-masing sebelum melakukan pembayaran. Informasi terbaru dapat dipantau melalui Bapenda atau Samsat setempat agar keringanan yang tersedia bisa dimanfaatkan sesuai ketentuan.

(seo)

No more pages