Logo Bloomberg Technoz

Dipecat, Irjen Eko Hadi Santoso Ajukan Banding

Merinda Faradianti
18 November 2026 13:40

Irjen Eko Hadi Santoso (Diolah)
Irjen Eko Hadi Santoso (Diolah)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Inspektur Jenderal (Irjen) Eko Hadi Santoso pada kasus pelanggaran kode etik dugaan penyadapan komunikasi Presiden Prabowo Subianto dan lebih dari 6.000 nama lainnya. Dalam putusannya, komisi etik menilai, Eko Hadi bersama dengan para tersangka kasus pidana penyadapan presiden lainnya terbukti melakukan pemufakatan untuk menyadap secara ilegal menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri.

“Atas putusan tersebut, pelanggar EHS menyatakan banding,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Trunoyudo Wisnu Andiko dikutip, Rabu (18/11/2026).

“Terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access, berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural."


Sidang berlangsung selama sembilan jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga 18.00 WIB, Selasa (17/11/2026). Dalam persidangan tersebut, majelis menghadirkan sembilan saksi, termasuk satu saksi yang meringankan atas permintaan Eko.

Atas perbuatannya, majelis KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku Eko merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri.