Logo Bloomberg Technoz

Hal itu tersebut lantaran hanya ada 5 program jaminan sosial yang telah diatur dalam undang-undang. Program tersebut meliputi jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. 

Sementara itu, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan program tambahan yang dibentuk melalui penggabungan sumber iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Menurut Said Iqbal, dana cadangan pesangon memiliki karakteristik berbeda karena membutuhkan iuran baru yang dipisahkan dari pembukuan dan kekayaan perusahaan. Karena itu, apabila pengelolaannya melalui BPJS Ketenagakerjaan, menurutnya, tidak bisa langsung menggunakan mekanisme yang sama dengan JKP tanpa perubahan regulasi.

“Jadi nggak mungkin pakai model JKP dan kita menyerahkan ke BPJS, karena mengubah dua undang-undang, berat,” tambahnya.

Opsi kedua adalah pengelolaan melalui Danantara. Said Iqbal menilai opsi ini dapat dilakukan karena Danantara merupakan lembaga investasi yang sudah ada sehingga tidak perlu membentuk lembaga baru maupun membuat undang-undang baru. Menurutnya, pengaturan lebih lanjut dapat dilakukan melalui persetujuan presiden.

Ia juga menjelaskan, dalam opsi tersebut, pengelolaan dana cadangan pesangon dapat ditempatkan dalam salah satu unit pengelolaan dana di Danantara. Dirinya mencontohkan seperti sub unit DSI yang mengelola ekspor.

“Jadi Danantara mungkin ada satu sub-unit. Danantara juga punya misalnya DSE yang untuk mengontrol apa itu ekspor. Bisa aja manti ada semacam pengelola dana cadangan pesangon,” pungkasnya.

Said Iqbal juga menekankan pentingnya jaminan negara terhadap keberadaan dana cadangan pesangon. Menurutnya, negara, dalam hal ini Presiden, harus bertanggung jawab apabila terjadi kondisi luar biasa yang menyebabkan dana cadangan tersebut tergerus, seperti bencana besar atau krisis ekonomi berkepanjangan, baik melalui hutang maupun melalui program lain. 

Ia menambahkan, masyarakat tidak perlu khawatir, apabila pengelolaannya diserahkan kepada negara. Dirinya juga menegaskan pengelolaan dana cadangan pesangon sebaiknya tidak diserahkan kepada pihak swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).

Adapun, opsi ketiga adalah membentuk lembaga khusus yang secara mandiri mengelola dana cadangan pesangon. Namun, Said Iqbal menilai pilihan tersebut juga memiliki tantangan karena pemerintah harus membentuk lembaga baru.

“Yang ketiga ini juga berat. Berat. Karena membuat satu lembaga baru,” ungkapnya.

Menurutnya, ketiga opsi tersebut memiliki konsekuensi masing-masing, baik pengelolaan melalui BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, maupun pembentukan lembaga pengelola dana cadangan pesangon yang baru.

(ain)

No more pages