Menurut Amsal, terdapat sejumlah pandangan penting dari keterangan Prof. Insan yang perlu mendapatkan perhatian publik. Salah satunya mengenai pendaftaran lima desain dalam satu permohonan sertifikat desain industri.
Amsal mengatakan, berdasarkan pandangan ahli yang disampaikan dalam persidangan, penggabungan lima desain berbeda dalam satu permohonan merupakan praktik yang dinilai bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Desain Industri.
Persoalan lain yang disorot adalah potensi timbulnya proses pidana ketika terdapat dua desain yang masing-masing memiliki sertifikat HKI berbeda.
Menurut Amsal, sengketa mengenai keabsahan sertifikat dan ruang lingkup perlindungan desain perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tepat, khususnya Pengadilan Niaga.
Ia juga menekankan pentingnya kejelasan objek yang didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan desain industri. Mengutip penjelasan ahli, Amsal memberikan analogi bahwa pendaftaran desain tutup pulpen tidak serta-merta mencakup perlindungan terhadap keseluruhan desain pulpen.
Karena itu, apabila terdapat sertifikat desain industri yang diduga diterbitkan melalui prosedur yang tidak sesuai ketentuan, proses penerbitannya perlu dievaluasi melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Bagi saya, ini bukan sekadar perdebatan teknis mengenai sertifikat HKI. Ini menyangkut kepastian hukum bagi jutaan orang yang bekerja di industri kreatif Indonesia,” kata Amsal.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia sedang mendorong generasi muda untuk menciptakan karya, mengembangkan desain, membangun merek, dan menghasilkan inovasi. Namun, upaya tersebut dapat menghadapi hambatan apabila sistem perlindungan hukum justru menimbulkan ketidakpastian.
Amsal sendiri pernah menjalani proses pidana terkait pekerjaan produksi video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebelum akhirnya memperoleh vonis bebas dari pengadilan.
Pengalaman tersebut membuatnya menaruh perhatian terhadap persoalan perlindungan hukum bagi pelaku industri kreatif, terutama ketika aktivitas profesional mereka bersinggungan dengan proses pidana.
“Saya pernah mengalami sendiri bagaimana sebuah karya kreatif dapat membawa seseorang berhadapan dengan proses pidana. Karena itu, saya memahami bahwa perlindungan hukum bukan sekadar kalimat dalam undang-undang. Ia harus benar-benar hadir ketika pekerja kreatif menjalankan profesinya,” ujar Amsal.
Amsal menambahkan bahwa persoalan perlindungan desain industri sebelumnya telah menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desain Industri di DPR RI.
Ia berharap pembahasan revisi regulasi tersebut dapat memperkuat kepastian hukum, khususnya mengenai mekanisme pemeriksaan substantif, penerbitan sertifikat, ruang lingkup perlindungan desain, serta penyelesaian sengketa.
“Jangan sampai sertifikat HKI hanya menjadi dokumen administratif tanpa kepastian mengenai proses penerbitan, ruang lingkup perlindungan, dan penerapan hukumnya,” tegas Amsal.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Hukum, HAKI, dan Advokasi DPP Gekrafs, Nona Evita Widjanarko, menegaskan pentingnya kehadiran negara untuk memastikan sistem perlindungan kekayaan intelektual berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Menurut Nona, sertifikat kekayaan intelektual seharusnya menjadi instrumen perlindungan bagi pemilik karya, bukan justru memunculkan ketidakpastian yang dapat menghambat pertumbuhan industri kreatif.
“Jangan sampai sertifikat kekayaan intelektual yang seharusnya memberikan perlindungan justru menjadi instrumen yang menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku ekonomi kreatif. Negara harus hadir memastikan bahwa setiap proses pendaftaran dan pemeriksaan substantif kekayaan intelektual dilakukan secara benar, karena di balik setiap desain ada kreativitas, investasi, dan nilai ekonomi yang harus dilindungi,” ujar Nona Evita.
Nona menilai pemeriksaan substantif merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa hak eksklusif yang diberikan negara memiliki dasar hukum dan ruang lingkup perlindungan yang jelas.
Karena itu, menurutnya, proses penerbitan sertifikat harus dilakukan secara cermat agar tidak memunculkan persoalan dalam implementasi maupun penegakan hukum di kemudian hari.
“Kami ingin memastikan bahwa perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga adil dalam implementasinya. Kepastian hukum adalah fondasi kepercayaan bagi industri kreatif untuk terus berinovasi dan berkembang,” tegas Nona Evita.
Gekrafs memandang penguatan tata kelola kekayaan intelektual menjadi kebutuhan penting seiring berkembangnya industri kreatif nasional. Kepastian hukum dinilai tidak hanya berkaitan dengan perlindungan atas suatu karya, tetapi juga kepercayaan pelaku usaha untuk berinvestasi, menciptakan produk baru, dan memperluas kegiatan ekonomi kreatif.
Perkara gugatan pembatalan sertifikat desain industri Adelle Jewellery tersebut masih bergulir di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Penilaian terhadap keabsahan sertifikat yang disengketakan menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
