Beberapa hari setelah Airlangga memberi pernyataan, Bimo bahkan sempat mengaku telah menyiapkan skema penyesuaian PTKP. Hanya saja besaran kenaikannya masih menunggu perkembangan lebih lanjut dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Skenarionya sudah kita sampaikan ke DJSF. Nanti DJSF sampaikan juga di dalam forum," kata Bimo pada 1 Oktober 2026 lalu.
Sebagai informasi, batas PTKP di Indonesia sejak 2016 hingga saat ini tercatat Rp54 juta/tahun atau Rp4,5 juta/bulan. Pekerja dengan gaji di bawah Rp4,5 juta/bulan tak perlu membayar pajak penghasilan (PPh), sementara pekerja bergaji Rp4,5 juta/bulan ke atas wajib membayar PPh.
Artinya, jika batas PTKP naik, maka pekerja yang memiliki gaji melebihi Rp4,5 juta/bulan hingga batas penghasilan yang baru, yakni Rp10 juta/bulan akan terbebas dari beban pajak, dari semula kena pajak.
'Lempar Batu' ke DJSEF
Dalam pernyataannya, Bimo juga mengatakan bahwa terkait dengan rasio kenaikan PTKP bukan merupakan pembahasan otoritasnya sebab hal tersebut masuk ranah kebijakan fiskal.
Dengan demikian, pembahasan tersebut bagian dari kebijakan atau menjadi ranah tugas Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan.
Namun begitu, DJP siap mendukung proses kajian apabila pemerintah memutuskan untuk mengevaluasi kembali besaran PTKP.
"Tetapi saya sampaikan data seperti demikian. Jadi, itu yang bisa kami sampaikan, kami tidak mau berspekulasi dan tidak mau menggunakan data tanpa data atau hanya anekdotal," jelasnya.
(lav)
