Bloomberg Technoz, Jakarta – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai wewenang mengelola izin usaha pertambangan (IUP) yang dicabut oleh negara seharusnya diberikan pada Mineral Industri Indonesia (MIND ID); bukan ke badan layanan umum (BLU) Balai Besar Pengujian Mineral dan Batu Bara (tekMIRA).

Dalam kaitan itu, Ketua Dewan Penasihat Perhapi Rizal Kasli berpendapat holding badan usaha milik negara (BUMN) sektor pertambangan itu sudah terbukti berpengalaman dalam mengelola tambang.

MIND ID juga dinilai sudah memiliki infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas tersebut.

"Seharusnya diserahkan ke BUMN aja yang di bawah MIND ID yang lebih profesional dalam mengelola tambang-tambang tersebut," ujar Rizal kepada Bloomberg Technoz, Selasa (10/11/2026).

Sebaliknya; tekMIRA bergerak di bidang pengujian, penelitian, pengembangan, verifikasi, dan validasi teknologi sektor mineral dan batu bara. Tak ayal, perlu banyak hal yang disiapkan untuk bisa menerima mandat sebagai pengelola IUP.