Temuan tersebut merupakan bagian dari pemantauan Ombudsman RI terhadap implementasi sertifikasi halal di ritel modern, pasar tradisional, serta fasilitas pemotongan hewan di DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan pada 1–16 Oktober 2026.
Dari temuan tersebut termasuk yang nomor sertifikatnya tidak tercatat dalam sistem BPJPH, penggunaan nomor yang sama untuk berbagai produk dalam satu pabrik, sertifikat kadaluwarsa atau tanpa nomor. Serta, produk import yang hanya mengandalkan sertifikasi halal negara asal, tanpa memenuhi kepentuan registrasi di Indonesia.
“Artinya, hampir seluruh produk yang kami periksa itu masih menunjukkan persoalan terkait dengan kepatuhan,” tambahnya.
Maneger menekankan, hal tersebut menjadi catatan serius bahwa kewajiban halal para produk industri menengah dan besar belum berjalan sepenuhnya sebagaimana yang diharapkan.
(ndy/ell)
