1. Penerapan SPP-TDLN
SPP-TDLN merupakan sistem yang disiapkan pemerintah untuk menata pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital dari luar negeri. Dengan kata lain, sejatinya kebijakan ini bukan jenis pajak baru. Pemerintah hanya menata mekanisme pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri agar lebih tertib, adil, dan menggunakan teknologi.
Menyitir presentasi mengenai Frequently Asked Question (FAQ) Sistem Pemungutan Pajak atas transaksi digital luar negeri, SPP TDLN merujuk pada mekanisme pemungutan PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKPTB) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, berupa barang digital dan/atau jasa digital (transaksi digital luar negeri).
Mekanisme pemungutan ini melengkapi pemungutan PPN atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE sesuai aturan.
Sementara itu, transaksi digital luar negeri dalam konteks PMK SPP-TDLN adalah transaksi yang dilakukan melalui internet atau media elektronik lainnya untuk memperoleh barang digital dan/atau jasa digital dari pelaku usaha yang berada di luar negeri.
Contohnya antara lain pembelian aplikasi/software dan cloud dari luar negeri, streaming dan hiburan digital, langganan AI, pembelian data dan/atau informasi digital, top up game online dari luar negeri, dan barang/jasa digital lainnya dari luar negeri yang dimanfaatkan di Indonesia.
SPP-TDLN menggunakan data yang berkaitan dengan transaksi digital luar negeri dan data transaksi dalam negeri.
Data transaksi dalam negeri berupa data transfer dana atau remittance diperlukan untuk untuk pemetaan dan analisis penentuan objek PPN yang dipungut melalui SPP-TDLN.
Data transfer dana dan remittance digunakan sebagai data pendukung untuk pemetaan dan analisis transaksi digital luar negeri dalam rangka memastikan pemungutan PPN dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Ditjen Pajak menyebutkan perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan SPP-TDLN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Data yang digunakan dalam SPP-TDLN hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dikelola dengan memperhatikan prinsip keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan data.
Sistem SPP-TDLN telah mulai beroperasi pada 25 September 2026 setelah melalui tahap persiapan dan stabilisasi.
Pada tahap awal, enam issuer yang ditunjuk tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Negara Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Syariah Indonesia, dan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).
2. Pajak E-Commerce
Selain transaksi digital luar negeri, pemerintah juga menyiapkan perluasan pemungutan pajak melalui perdagangan elektronik atau e-commerce.
Kebijakan tersebut mengacu pada PMK Nomor 37 Tahun 2025 yang menunjuk marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri. Empat platform yang ditunjuk adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli
Implementasi kebijakan ini awalnya sempat mengalami perubahan jadwal. Pemerintah mulanya merencanakan pemungutan mulai 1 Agustus 2026, tetapi kemudian menunda pelaksanaannya. DJP selanjutnya mengumumkan pemungutan melalui marketplace mulai dijalankan pada 1 Oktober 2026.
"Pemerintah sebelumnya telah memberikan waktu penyesuaian dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Dalam perkembangannya, berdasarkan hasil evaluasi dan kesiapan implementasi, pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace mulai dilaksanakan pada 1 Oktober 2026. Kami akan terus memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik serta memberikan kepastian dan kemudahan bagi para pedagang," kata Bimo dalam keterangan resminya.
3. Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak
Pada awal Oktober 2026, DJP diketahui memberikan insentif pengurangan sanksi administrasi perpajakan hingga 100% bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan.
Ketentuan tersebut sejatinya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 71 Tahun 2026 Perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan.
Kebijakan ini berlaku secara nasional mulai 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027, dengan besaran pengurangan mengikuti ketentuan yang ditetapkan DJP.
Sebagai contoh, apabila wajib pajak memiliki pokok kekurangan pembayaran pajak Rp100 juta dengan sanksi administrasi Rp25 juta, sanksi sebesar Rp25 juta tersebut dapat dihapuskan seluruhnya jika memenuhi persyaratan.
Hanya saja, keputusan pengurangan sanksi tetap diproses melalui sistem administrasi perpajakan inti atau Coretax. Dengan demikian, wajib pajak perlu mengajukan permohonan dan memastikan seluruh persyaratan yang berlaku telah dipenuhi.
(lav)
