Yusuf menilai, pemerintah juga harus menjaga ruang kebijakan nasional. Sejumlah standar OECD mengenai perdagangan, BUMN, dan perlakuan terhadap investasi dapat bersinggungan dengan kebijakan hilirisasi, larangan ekspor bahan mentah, serta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Menurut dia, negosiasi perlu dilakukan secara cermat agar Indonesia memperoleh standar tata kelola yang lebih baik tanpa melepaskan instrumen kebijakan industri sebelum kapasitas industrinya cukup kuat.
Dari sisi geopolitik, aksesi membutuhkan persetujuan seluruh anggota sehingga pertimbangan politik tetap dapat menjadi hambatan pada tahap akhir
“Sikap pemerintah bahwa proses ini tidak mengubah posisi Indonesia terhadap Israel perlu dijaga secara konsisten. Keanggotaan Indonesia di BRICS juga tidak harus dipandang bertentangan dengan proses aksesi OECD,” kata Yusuf.
Posisi tersebut justru dapat memperkuat peran Indonesia sebagai penghubung antara negara maju dan berkembang, selama diplomasi ekonomi tetap dijalankan secara bebas aktif dan tidak bergantung pada satu kubu.
Baru Terasa Saat Regulasi Diperbaiki
Yusuf tak menampik bahwa OECD bisa punya peran sebagai jangkar reformasi. Namun yang perlu digarisbawahi adalah OECD bukan blok dagang yang secara langsung membuka akses pasar atau menyediakan pendanaan.
Menurut Yusuf, manfaat akesesi OECD baru akan terasa jika proses tersebut benar-benar digunakan untuk memperbaiki regulasi, tata kelola, dan kualitas kelembagaan.
“Nilai strategisnya justru investor semakin mempertimbangkan kepastian aturan dan kredibilitas institusi,” kata Yusuf.
Yusuf mengingatkan, sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap transparansi pasar modal Indonesia menunjukkan bahwa persoalan tata kelola memiliki dampak langsung terhadap persepsi risiko.
Saat ini, pemerintah menyebut kesesuaian regulasi Indonesia dengan standar OECD telah mencapai sekitar 80%, dengan target keanggotaan penuh pada 2028.
Manfaat utamanya terletak pada penguatan kredibilitas yang dapat menurunkan premi risiko, memperbaiki biaya pembiayaan pemerintah dan korporasi, serta membuat arus investasi lebih stabil.
Proses aksesi menurutnyajuga dapat menjadi pengikat reformasi yang secara politik sulit dilakukan dari dalam.
“Hal ini terlihat dari percepatan aturan mengenai penyuapan pejabat asing, revisi UU Statistik, dan revisi UU Persaingan Usaha yang masih menggunakan kerangka hukum tahun 1999,” katanya.
Selain itu, mekanisme tinjauan sejawat OECD memberi Indonesia akses terhadap evaluasi kebijakan dan praktik terbaik yang dibutuhkan untuk mendorong produktivitas dan keluar dari jebakan pendapatan menengah.
(ell)
