BPKH menempatkan keberlanjutan dana haji sebagai tanggung jawab antargenerasi. Karena itu, pengelolaan keuangan haji tidak hanya berorientasi pada optimalisasi nilai manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan dana untuk mendukung kebutuhan jemaah pada masa mendatang.
Transformasi digital turut menjadi salah satu fokus pembahasan IHFF 2026. Pemanfaatan teknologi dinilai dapat mendukung kualitas pengambilan keputusan, memperkuat pengawasan, meningkatkan efektivitas manajemen risiko, serta mendorong efisiensi operasional.
Selain aspek teknologi, forum ini akan membahas penguatan investasi dan kemitraan strategis dalam ekosistem haji. Agenda tersebut mencakup Kampung Haji Indonesia, pengembangan ekosistem keuangan haji berkelanjutan, serta tata kelola haji global melalui kolaborasi dan inovasi digital.
Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan dijadwalkan hadir untuk menyampaikan perspektif mengenai pengelolaan dana haji dan pengembangan ekosistemnya. Mereka antara lain Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Managing Director Stakeholder Management Danantara Indonesia Rohan Hafas, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy.
Rohan Hafas dijadwalkan membahas Kampung Haji Indonesia, sedangkan Muhadjir Effendy akan mengantarkan sesi diskusi. Agenda ini diharapkan memperluas pembahasan mengenai peluang pengembangan ekosistem haji dari sisi kebijakan, investasi, dan infrastruktur.
Diskusi panel juga akan menghadirkan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah Sugiri Suparwan, Kepala National Hajj Commission of Nigeria (NAHCON) Amb. Ismail Abba Yusuf, serta CEO ISRA Consulting Mohamed Eskandar Shah Mohd Rasidi.
Pembahasan akan mencakup tata kelola dan investasi dana haji, penguatan sinergi Indonesia dan Arab Saudi, potensi ekonomi dalam ekosistem haji, serta peluang investasi dan pengembangan infrastruktur di Makkah. Pertemuan ini juga diharapkan menjadi wadah pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dalam menghadapi perubahan demografi jemaah dan kebutuhan investasi jangka panjang.
BPKH Ajak Generasi Muda Merencanakan Haji
Selain menyasar pemangku kepentingan di tingkat kelembagaan, BPKH juga menggelar talkshow “GEN Z NAIK HAJI” pada hari yang sama. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran generasi Z, milenial, dan masyarakat luas mengenai pentingnya mempersiapkan ibadah haji sejak usia muda.
Persiapan haji tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan biaya keberangkatan. Perencanaan keuangan, kebiasaan menabung, pemahaman pengelolaan dana, serta kesiapan fisik juga menjadi bagian penting untuk mempersiapkan perjalanan ibadah.
Pesan utama dalam talkshow tersebut mengajak generasi muda agar tidak menunda perencanaan haji hingga usia yang lebih matang.
“Mumpung masih muda, mumpung masih punya fisik kuat dan energi melimpah, yuk mulai merencanakan ibadah haji dari sekarang! Jangan tunggu nanti-nanti, karena perencanaan finansial dan fisik sejak usia muda itu kuncinya.”
Talkshow ini dijadwalkan menghadirkan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, dokter sekaligus penulis dr. Gia Pratama, musisi Arda Hatna, serta penyanyi dan influencer Tantri Kotak. Diskusi akan dipandu oleh aktivis dan seniman Inayah Wahid.
Kehadiran narasumber dari latar belakang berbeda diharapkan membuat pembahasan mengenai perencanaan haji lebih dekat dengan kehidupan generasi muda. Topik yang dibahas mencakup niat beribadah, kesiapan diri, pembentukan kebiasaan finansial, dan perencanaan masa depan sejak usia produktif.
Melalui pendekatan tersebut, BPKH berupaya memperluas literasi masyarakat bahwa persiapan haji merupakan proses jangka panjang. Perencanaan yang dilakukan lebih awal dapat membantu calon jemaah membangun kesiapan finansial dan fisik secara lebih terukur.
Ekosistem Haji Berkelanjutan Jadi Fokus
Rangkaian IHFF 2026 dan talkshow “GEN Z NAIK HAJI” mencerminkan dua aspek yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Di satu sisi, keberlanjutan dana membutuhkan tata kelola yang kuat dan strategi investasi bertanggung jawab. Di sisi lain, calon jemaah perlu mempersiapkan diri melalui literasi keuangan dan perencanaan sejak dini.
Ekosistem haji dan umrah juga melibatkan beragam sektor ekonomi, mulai dari jasa keuangan syariah, teknologi, infrastruktur, transportasi, perhotelan, dan layanan kesehatan hingga industri halal. Keterhubungan sektor-sektor tersebut membuka peluang pengembangan ekonomi yang lebih luas melalui kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Namun, pengembangan ekosistem tersebut tetap perlu berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, kepatuhan syariah, transparansi, dan akuntabilitas. Sinergi antarlembaga menjadi salah satu faktor penting untuk mengembangkan potensi ekonomi tanpa mengabaikan kepentingan jemaah.
Melalui rangkaian kegiatan dalam ISEF 2026, BPKH berharap dapat memperluas kolaborasi internasional sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mempersiapkan ibadah haji lebih awal.
BPKH merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan berdiri pada 2017. Lembaga ini bertugas mengelola keuangan haji dengan mengedepankan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, transparansi, dan akuntabilitas untuk mendukung kepentingan jemaah Indonesia.
Dengan dana kelolaan Rp185,73 triliun per September 2026, penguatan tata kelola, pengembangan strategi investasi, dan pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting dalam menjaga amanah keuangan haji. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan pengelolaan dana tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan manfaat bagi generasi jemaah berikutnya.
