“Karena dulu ada tagihan kepada kereta cepat, macam-macam itu yang di WIKA ini,” kata Doni.
Dia menegaskan pemerintah ingin restrukturisasi BUMN Karya dilakukan secara fundamental. Perbaikan tidak hanya dilakukan melalui restrukturisasi utang, tetapi juga dengan mengubah tata kelola dan pola pembiayaan perusahaan.
“Karena arahan Pak Presiden, sekali kita melakukan perbaikan itu harus tuntas. Kita nggak mau setengah-setengah, hanya poles-poles, itu nggak ada gunanya,” tuturnya.
Doni mengatakan ke depan BUMN Karya tidak boleh lagi mengandalkan pembiayaan korporasi (corporate financing) secara umum. Pembiayaan akan diarahkan menggunakan skema berbasis proyek (by project), sehingga kelayakan dan tingkat keuntungan masing-masing proyek dapat dinilai sejak awal.
“Tetapi apa yang kita improve, yang kita kunci tidak boleh lagi, itu di financial-nya dilakukan secara corporate financing. Harus by project, sehingga kita bisa menilai satu proyek ini untung apa nggak,” kata Doni.
Menurut dia, perubahan tersebut akan menjadi bagian dari governance setelah proses transformasi BUMN Karya dilakukan. Dengan skema tersebut, perusahaan diharapkan dapat lebih selektif dalam mengambil proyek sekaligus mencegah persoalan keuangan kembali terjadi.
(roy)
