Sejalan dengan hal tersebut pemerintah menanggung bunga kredit PNM Mekaar dengan suku bunga yang telah diturunkan menjadi 8%.
Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman medio Agustus lalu mengatakan bahwa pemerintah bakal menanggung bunga kredit super mikro dalam program PNM Meekar yang turun di angka 8% dari sebelumnya mencapai 24%.
"Nanti selisihnya [bunga PNM] kita akan subsidi kurang lebih sekitar 10% kita subsidi bunganya," kata Maman.
Kebijakan tersebut kata dia merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan biaya pinjaman bagi perempuan prasejahtera peserta program Mekaar.
"Selama ini rata-rata average bunga pinjamannya itu 20%. Menurut Pak Presiden ini sangat membebani. Ya kasihan lah masa mereka ibu-ibu masyarakat kecil mau pinjam uang kurang lebih sekitar 5 juta, 12 juta, 10 juta kok dibebankan dengan bunga yang cukup tinggi."
"Nah Alhamdulillah sudah kita eksersais dan sudah diputuskan bunganya diturunkan dari kurang lebih tadi 20% sekarang menjadi 8%," ujarnya.
Maman memperkirakan kebijakan ini akan berdampak kepada sekitar 12 juta nasabah Mekaar.
Pengembangan KEK
Selain pemberdayaan kelompok ekonomi bawah, Dradjad juga mengatakan bahwa dirinya juga mendapat tugas untuk mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK).
Sejalan dengan tugas tersebut, pemerintah disebutnya telah mengidentifikasi sejumlah hambatan pengembangan KEK, termasuk perbedaan pandangan antar-kementerian/lembaga (K/L) maupun dengan pemerintah daerah.
Dradjad mengatakan pihaknya juga telah memetakan karakteristik kepala daerah di wilayah terkait untuk memudahkan komunikasi dalam penyelesaian hambatan tersebut.
"Jadi Kemenko Perekonomian itu selain yang sifatnya teknokratis, itu memang banyak hal-hal ekonomi yang sifatnya adalah terkait dengan politis. Nah ini juga saya akan membantu Pak Menko untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang sifatnya politis," pungkasnya.
(lav)
