“Namun, jika harga itu naik dan saat ini ada, maka kami akan melakukan evaluasi dari sisi bagaimana operator itu melakukan penerapan terhadap formulasi tarif yang sudah diterapkan oleh pemerintah,” katanya.
Deni menegaskan substansi utama kebijakan tersebut bukan mewajibkan seluruh paket internet menggunakan mekanisme rollover, melainkan memastikan pelanggan tetap memperoleh manfaat ekonomi dari kuota yang telah dibeli.
“Artinya, semua paket itu, apa pun paketnya, yang paling penting adalah bagaimana sesuai dengan amar putusan, bagaimana kuota itu masih dapat dinikmati dan dimanfaatkan,” ujar Deni.
Komdigi sebelumnya menyampaikan masih menemukan sejumlah paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
Pemerintah menilai mekanisme tersebut belum cukup karena notifikasi hanya bersifat preventif dan tidak secara langsung melindungi nilai ekonomi dari sisa kuota pelanggan.
“Notifikasi bukan solusi terhadap sisa kuota yang sudah terpakai. Notifikasi hanya memungkinkan pelanggan bahwa kuotanya akan berakhir,” kata Deni.
Menurut Deni, perlindungan yang didorong pemerintah harus memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk tetap memperoleh manfaat ekonomi dari kuota yang telah mereka beli.
Bukan Wajib Rollover
Deni juga menegaskan putusan MK tidak membatasi pilihan layanan yang dapat diberikan operator kepada pelanggan.
Artinya, operator tidak secara otomatis diwajibkan mengubah seluruh paket menjadi paket rollover.
“Jadi dalam putusan MK itu secara jelas memang menunjukkan bahwa tidak membatasi pilihan layanan, akan tetapi yang perlu dilakukan dan diperhatikan adalah bagaimana mereka memberikan perlindungan substantif terhadap kuota yang masih ada,” ujar Deni.
Berdasarkan laporan yang diterima Komdigi, operator seluler saat ini telah menyediakan berbagai pilihan layanan, baik rollover maupun non-rollover.
Namun, hasil evaluasi pemerintah menunjukkan masih terdapat mekanisme perlindungan yang dinilai belum memenuhi perlindungan substantif sebagaimana dimaksud dalam putusan MK.
Untuk ExcelSmart, perusahaan melaporkan telah menyediakan 92 paket rollover, yang terdiri dari 18 paket baru setelah putusan MK dan 74 paket yang telah tersedia sebelumnya.
Untuk XL dan Axis, seluruh paket yang ditawarkan saat ini disebut telah dilengkapi fitur rollover, masing-masing sebanyak 38 paket.
Meski demikian, Komdigi masih menemukan 9 paket yang menggunakan bentuk perlindungan lain berupa penguatan informasi dan notifikasi.
Sementara untuk Indosat, dari 94 paket yang dilaporkan kepada Komdigi, sebanyak 23 paket telah menggunakan mekanisme rollover, sedangkan 71 paket masih menggunakan bentuk perlindungan lain, termasuk tambahan notifikasi pada H-7 dan H-2 sebelum masa paket berakhir.
Komdigi menilai 71 paket Indosat tersebut belum memiliki perlindungan yang sesuai dengan amanah putusan MK.
Adapun untuk Telkomsel, operator tersebut disebut telah menambah sejumlah varian paket rollover.
Namun, Komdigi masih mengevaluasi mekanisme perlindungan lain berupa notifikasi terkait dengan masa berlaku dan sisa kuota.
Deni mengatakan pemerintah akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi perlindungan sisa kuota oleh masing-masing operator
“Kami akan terus memantau implementasi di lapangan dan meminta operator melakukan penyesuaian terhadap mekanisme perlindungan sisa kuota sesuai dengan putusan MK,” ujarnya.
Sebelumnya, operator seluler juga telah menyampaikan mengenai implementasi perlindungan sisa kuota.
Sejumlah operator menyatakan telah menyediakan pilihan paket dengan mekanisme rollover maupun non-rollover sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah.
Kebijakan perlindungan sisa kuota tersebut merupakan tindak lanjut Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Komdigi kemudian menerbitkan Surat Edaran (SE) Menkomdigi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota pada 28 Agustus 2026.
Komdigi mewajibkan operator menyampaikan laporan mengenai implementasi perlindungan sisa kuota. Laporan pertama disampaikan pada 28 September 2026 dan selanjutnya dilaporkan setiap satu bulan sekali.
Pemerintah menyatakan akan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan mekanisme yang diterapkan operator memberikan perlindungan terhadap nilai ekonomi sisa kuota pelanggan.
(fik/wdh)
