1. Membentuk tim pendampingan dan pengawasan independen
APPMBGI mengusulkan BGN membentuk tim independen untuk memperkuat pengawasan operasional SPPG. Tim tersebut diharapkan dapat memantau tata kelola, kebersihan atau hygiene, hingga rantai pasok dapur secara objektif.
2. Memperkuat tata kelola kelembagaan secara nasional
Rekomendasi ini merupakan salah satu hasil APPMBGI Summit. Asosiasi meminta adanya penguatan sistem tata kelola kelembagaan yang dapat diterapkan secara nasional dan berkelanjutan dalam pelaksanaan program MBG.
3. Memperketat jaminan keamanan pangan
APPMBGI mendorong penguatan aspek keamanan pangan atau food safety untuk menekan risiko kontaminasi dalam proses pengolahan hingga distribusi makanan MBG.
4. Menyediakan sertifikasi bagi pengawas gizi dan pengelola dapur
Asosiasi mengusulkan adanya sertifikasi bagi pengawas gizi dan pengelola dapur. Langkah ini ditujukan untuk menjaga standardisasi pengelolaan serta pemenuhan aspek nutrisi dalam pelaksanaan program.
5. Memanfaatkan teknologi digital untuk pengawasan distribusi
APPMBGI mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam sistem kontrol distribusi di lapangan. Teknologi dinilai dapat membantu proses pemantauan dan pengawasan pelaksanaan layanan SPPG.
6. Melibatkan ekonomi lokal dalam rantai pasok MBG
Asosiasi mengusulkan pelibatan petani, peternak, nelayan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) daerah secara terstruktur dalam rantai pasok bahan pangan untuk dapur MBG.
Selain enam usulan tersebut, APPMBGI menyoroti perlunya transparansi komponen biaya riil serta ketepatan data surat penetapan BGN di masing-masing daerah. Menurut asosiasi, kedua hal tersebut akan berpengaruh terhadap efektivitas penerapan prinsip proporsionalitas dalam skema insentif baru.
Rivai mengatakan APPMBGI tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi berupaya memberikan masukan konstruktif untuk memperbaiki celah operasional dan memperkuat tata kelola program MBG yang memiliki cakupan sangat besar.
Terkait perubahan skema insentif, APPMBGI juga berencana melakukan audiensi dengan pimpinan BGN. Asosiasi berharap masih terdapat ruang pembahasan untuk mencari skema yang dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak.
"Terkait isu kebijakan terakhir, tentunya akan diagendakan untuk audiensi bertemu pimpinan BGN untuk mengharmonisasikan semua kepentingan, karena keputusan ini saya kira masih mungkin ada pengembangan skema win-win solution untuk mengakomodasi semua pihak tanpa mengorbankan para mitra, investor atau yayasan yang sudah komitmen mendorong program MBG berkelanjutan Prabowo Subianto," ujar Rivai.
Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa perubahan skema tersebut membuat jumlah penerima manfaat menjadi salah satu penentu besaran insentif yang diterima SPPG.
"Artinya, SPPG dengan jumlah porsi yang lebih banyak akan memperoleh insentif lebih besar dibandingkan SPPG dengan jumlah penerima manfaat yang lebih sedikit," kata pria yang akrab disapa Mas Dar itu.
Insentif Rp2.000 per porsi tersebut merupakan bagian dari alokasi Rp15.000 untuk setiap penerima manfaat. Dari total tersebut, Rp10.000 dialokasikan untuk makanan, Rp3.000 untuk operasional, dan Rp2.000 untuk insentif ketersediaan dan mutu layanan SPPG.
(dec/spt)
