Dia menilai Pertamina terpaksa menaikkan harga BBM pada kuartal I-2027 apabila harga distilat dan bensin global tetap tinggi, guna mencegah risiko pembengkakan rasio solvabilitas keuangan perusahaan.
Lebih lanjut, Wahyu mengamati kebijakan penahanan harga tersebut menciptakan ketimpangan kinerja yang tajam antara Pertamina dan operator swasta seperti Shell, BP-AKR, serta Vivo.
Ketika indeks Mean of Platts Singapore (MOPS) naik dan nilai tukar rupiah melemah, operator swasta langsung menaikkan harga jual demi mengamankan margin kotor, sedangkan bisnis hilir Pertamina justru mengalami penurunan margin demi menjaga stabilitas sosial masyarakat.
“Sebaliknya, kalau lini bisnis hilir Pertamina mengalami kontraksi margin yang tajam atau bahkan mencatat negative margin pada produk nonsubsidi tertentu demi menjalankan fungsi stabilisator sosial,” jelasnya.
Di sisi lain, Wahyu menilai keputusan menahan harga Pertamax memang cukup efektif menekan efek dampak lanjutan terhadap inflasi pada awal kuartal IV tahun ini.
Langkah tersebut berhasil meredam lonjakan ekspektasi inflasi, penyesuaian tarif logistik, dan kenaikan harga jasa harian yang biasanya dipicu oleh konsumsi segmen masyarakat kelas menengah serta armada niaga ringan.
Wahyu menyimpulkan kebijakan penahanan harga BBM tersebut sepadan dalam jangka pendek untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas makroekonomi menjelang akhir tahun.
Namun, dia mengingatkan kebijakan jangka panjang ini berisiko memindahkan beban keuangan ke neraca BUMN, sehingga berpotensi menekan arus kas Pertamina, mengurangi setoran dividen ke kas negara, serta menunda belanja modal strategis infrastruktur energi nasional.
“Jika arus kas Pertamina tertekan terlalu dalam, dampaknya merembet ke penurunan setoran dividen BUMN ke kas negara serta tertundanya belanja modal strategis untuk penguatan infrastruktur energi nasional,” katanya.
PT Pertamina Patra Niaga (PPN) sebelumnya memastikan harga BBM, baik jenis subsidi maupun nonsubsidi, tidak mengalami perubahan per 1 Oktober 2026.
Seluruh harga jual di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) masih mengacu pada tarif yang berlaku pada September 2026.
VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menyampaikan bahwa khusus untuk BBM subsidi, penetapan harga yang konstan ini sesuai dengan arahan serta kebijakan pemerintah.
"Untuk BBM subsidi, sesuai kebijakan pemerintah, harganya tetap sampai dengan akhir tahun 2026," ujar Kitty dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2026).
Sementara itu, untuk kelompok BBM nonsubsidi, Pertamina memutuskan untuk belum melakukan penyesuaian harga pada periode awal bulan ini.
Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai indikator pasar serta dampaknya terhadap perekonomian konsumen.
"Adapun untuk BBM nonsubsidi, dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan kondisi masyarakat, maka sampai saat ini masih diterapkan harga yang sama dengan periode sebelumnya," tambah Kitty.
Dengan kebijakan ini, masyarakat dipastikan masih menikmati tarif BBM subsidi maupun nonsubsidi seperti Pertamax, Pertamax Green, Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex tanpa ada penyesuaian kenaikan per awal Oktober 2026.
Adapun, harga BBM hari ini, Kamis, 1 Oktober 2026, terpantau belum mengalami perubahan.
Jenis BBM bersubsidi tetap dijual dengan harga yang sama, yaitu Pertalite seharga Rp10.000/liter dan Biosolar Rp6.800/liter.
Sementara itu, untuk varian BBM nonsubsidi, yaitu Pertamax masih dibanderol Rp15.950/liter, Pertamax Turbo Rp19.600/liter, Pertamax Green 95 Rp19.150/liter, Dexlite Rp23.700/liter, dan Pertamina Dex Rp25.200/liter.
Perlu dicatat, harga tersebut berlaku untuk wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5%, seperti DKI Jakarta.
Sekadar informasi, penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan secara berkala setiap tanggal 1, mengacu pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No.245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
(smr/wdh)
