Penataan dan pemadanan data ini dilakukan agar penetapan volume LPG 3 kg dan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi—dapat berjalan efektif dalam mengendalikan pembengkakan anggaran subsidi.
“Ini agar penataan itu bisa bermanfaat untuk mengendalikan subsidinya,” tambahnya.
Terkait dengan upaya penekanan konsumsi LPG, Laode menyampaikan bahwa pihaknya belum secara khusus mempertimbangkan penggunaan gas alam terkompresi atau compressed natural gas (CNG) sebagai opsi substitusi.
Kendati demikian, dia menegaskan program konversi energi tetap berjalan melalui optimalisasi jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas).
Pemerintah mencatat pembangunan jargas sebanyak 115.000 sambungan rumah telah rampung pada tahun ini, dan akan dilanjutkan dengan target penambahan hingga 1 juta sambungan rumah dalam waktu dekat.
“Enggak, kita belum lihat. Kita belum sampai berbicara khusus mengenai CNG ya, tetapi proses konversi kan sudah berjalan juga, lewat jargas,” katanya.
Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah menyepakati penurunan alokasi anggaran subsidi energi dalam pembahasan RAPBN 2027 menjadi Rp261,5 triliun.
Nilai tersebut berkurang sekitar Rp11,44 triliun dibandingkan dengan usulan alokasi awal senilai Rp272,94 triliun.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menjelaskan bahwa pengurangan anggaran tersebut bersumber dari penurunan alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) serta gas LPG 3 kg. Total alokasi untuk kedua komoditas tersebut diturunkan dari Rp142,84 triliun menjadi Rp131,39 triliun.
Sementara itu, anggaran subsidi listrik disepakati tidak mengalami perubahan, yakni tetap pada angka Rp130,11 triliun.
“Subsidi halaman 17, alokasi subsidi energi sebesar Rp261,502,2 [Rp261,5 triliun] lebih rendah Rp11,443,2 [Rp11,44 triliun] dari usulan RAPBN 2027 sebesar Rp272,945,3 miliar [Rp272,94 triliun],” kata Said dalam Rapat Kerja bersama pemerintah yang disiarkan secara daring, Kamis (24/9/2026).
Adapun, subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar diturunkan dari Rp28,69 triliun menjadi Rp28,34 triliun, atau berkurang sekitar Rp351,7 miliar.
Pemangkasan terbesar terjadi pada alokasi subsidi LPG 3 kg alias Gas Melon, yakni dipotong senilai Rp11,09 triliun dari semula Rp114,14 triliun menjadi Rp103,05 triliun.
Penurunan alokasi anggaran ini sejalan dengan pemangkasan kuota volume distribusi.
Volume BBM bersubsidi disepakati turun dari 20,10 juta kiloliter (kl) menjadi 19,56 juta kl, di mana kuota JBT Solar berkurang menjadi 19 juta kl dari 19,56 juta kl.
Sebaliknya, volume minyak tanah justru disepakati naik dari 539.000 kl menjadi 561.000 kl.
Untuk LPG 3 kg, pemerintah dan DPR sepakat memangkas volume distribusinya dari 8,95 juta metrik ton dalam Nota Keuangan RAPBN 2027 menjadi 8 juta metrik ton.
Di lain sisi, subsidi listrik tetap ditetapkan sejumlah Rp130,1 triliun, yang mencakup subsidi tahun berjalan senilai Rp117,84 triliun dan pembayaran kurang bayar periode 2025 senilai Rp12,26 triliun.
Sementara itu, nilai subsidi tetap untuk Solar tidak berubah, yakni berada pada angka Rp1.000 per liter.
(smr/wdh)
