"Oleh karena itu kita mendukung adanya syarat itu, tentunya nanti dengan diatur dengan jelas bagaimana ketika kemudian tidak memenuhi 30% itu gugurnya bagaimana gitu. Karena kita menghindari juga ada beberapa hal yang mungkin ketika itu diberlakukan ada celah-celah yang mungkin harus dicermati."

Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan putusan MK itu memberikan dampak positif bagi cetak biru atau blueprint pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Menurut dia, putusan MK ini memberikan perlindungan konstitusional terhadap hak politik kaum perempuan, terutama dalam hal pencalegan. 

"Putusan Mahkamah Konstitusi ini sebetulnya hanya menegaskan ketentuan undang-undang tersebut [UU Pemilu] dengan memberikan tambahan sanksi jika kemudian itu tidak diikuti," ujar dia.

(dov/frg)