"Penerapan kurikulum pendidikan yang mencakup prinsip humanis, demokratis, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai cermin negara demokrasi modern; dan enguatan tugas dan fungsi serta pengaturan kembali kedudukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)," ujar dia. 

Habiburokhman menggarisbawahi Komisi III DPR menyusun RUU Polri salah satunya untuk menindaklanjuti poin-poin rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri yang telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Selanjutnya, RUU tersebut disampaikan oleh DPR kepada Prabowo melalui surat Nomor T/6085/LG0101/5/2026 pada 20 Mei 2026.

(dov/frg)